Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah, melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Penataan Ruang (PU-BMPR) telah melakukan rehabilitasi dan rekontruksi ruas jalan di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, untuk tahap ke-II melalui program pemanfaatan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi penanganan infrastruktur jalan dan jembatan pascabencana di Pasigala.
Untuk penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak pascabencana lalu, Pemprov Sulteng melalui dinas PU-BMPR telah mengalokasikan anggaran senilai Rp35,44 miliar untuk tahap ke II pemanfaatan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi 10 kegiatan yang tersebar didua wilayah, yakni Kota Palu & Kabupaten Sigi.
Baca Juga : PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PASCABENCANA
Ke sepuluh kegiatan itu, saat ini masih dalam tahap pelaksanaan kontruksi dan diperkirakan rampung pada bulan desember tahun 2019. Tahap pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi jalan dan jembatan itu, disaksikan dan diawasi oleh Kepala Dinas PU-BMPR Provinsi Sulawesi Tengah, Syaifullah Djafar beserta jajaranya dibeberapa titik untuk memastikan jika pelaksanaan tahap ke II pemanfaatan anggaran hibah itu berjalan sesuai dengan harapan masyarakat Kota Palu dan Kabupaten Sigi.
Kadis PU-BMPR Provinsi Sulawesi Tengah, Syaifullah Djafar melalui Kabid Jalan Jembatan, Asbudianto mengatakan, kegiatan perbaikan jalan ini dimaksudkan untuk memperbaiki konektivitas antar pusat kegiatan agar perekonomian di Kota Palu dan Kabupaten Sigi cepat pulih dan terus berkembang.
Dikatakan Asbudianto, Dinas PU-BMPR dalam peranannya sebagai dinas yang mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur publik yang mempunyai strategi utama dalam penanganan bencana di wilayah Provinsi Sulaawesi Tengah.
“Pada saat terjadi bencana kita selalu berusaha berada bersama masyarakat dan menjadi salah satu pilar untuk mewujudkan kehadiran daerah di tengah masyarakat untuk memberikan penanganan pada infrastruktur publik yang dibutuhkan oleh masyarakat secara cepat dan tepat,” kata Asbudianto, yang dihubungi, Koran Trilogi Kamis 28 November 2019.
Saat ini, kata Asbudianto, dinas PU-BMPR Sulteng telah berperan dalam peningkatan ketahanan wilayah melalui perbaikan infrastruktur untuk mengurangi kerentanan infrastruktur terbangun pascabencana yang terjadi setahun yang lalu.
“Untuk itu, melalui program pemanfaatan bantuan hibah ini kami mendorong untuk pengembangan ruang public melalui infrastruktur jalan jembatan yang telah rusak sehingga dapat memberi efek bagi kelancaran transportasi warga untuk menunjang pertumbuhan ekonomi setelah bencana,” jelasnya.
Baca Juga : PEMPROV SULTENG TARGETKAN TIGA PAKET JALAN PROVINSI SELESAI
Baca Juga : DUKUNG EKONOMI DAERAH, PUPR RAPIHKAN JALAN TAGOLU MENUJU TARIPA
Untuk penanggulangan bencana, tambah Asbudianto, pemanfaatan bantuan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahap ke-II bagi penanganan infrastruktur jalan dan jembatan, saat ini ke sepuluh kegiatan tersebut dalam tahap kontruksi dan akan berakhir pada bulan Desember.
“Untuk jalan Soekarno Hatta sepanjang 3 kilometer, jalan Sisingamangaraja, jalan Juanda, dan jalan Biromaru – Palolo dan akan berakhir pada bulan Desember” tutup Asbudianto.
Diketahui untuk penanganan infrastruktur pascabencana melalui program pemanfaatan dana hibah untuk tahap ke-II, Pemprov Sulteng melalui dinas PU-BMPR saat ini melaksanakan rehabilitasi dan rekontruksi jalan dan jembatan yang terdiri dari sepuluh kegiatan yang teraloikasikan ke APBD Sulteng melalui DIPA Bina Marga untuk proses penanganan pascabencana.
Rehabilitasi dan rekontruksi jalan dan jembatan tahap ke-II tersebut dilakukan pada bulan Juni sampai dengan Desember 2019 dengan total anggaran sebesar Rp35,44 miliar yang dibagi dalam sepuluh kegiatan, diantaranya untuk wilayah Kota Palu rehabilitasi jalan Juanda dikerjakan oleh CV Artha Kontruksi Pratama dengan nilai kontrak sebesar Rp4,258.587.593.58, rehabilitasi jalan Sisingamangaraja dikerjakan oleh CV Hisam Putra Membangun dengan nilai kontrak Rp2.283.544.302.13, dan rehabilitasi jalan Soekarno Hatta dikerjakan oleh CV Geo Pratama, dengan nilai kontrak sebesar Rp6.263.890.050.
Sementara itu untuk penanganan infrastruktur jalan dan jembatan pascabencana diwilayah Kabupaten Sigi, yakni rehabilitasi jalan Biromaru – Palolo dikerjakan oleh CV Gendra Jasa Pratama dengan nilai kontrak sebesar Rp5.363.925.206.97, kemudian Penggantian jembatan Momi II dikerjakan oleh CV Afdal Jaya Kontruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp1.742.658.745.69, Penggantian jembatan Salu Tola dikerjakan oleh CV Dua Puluh Tujuh dengan nilai kontrak Rp1.727.170.195.35, Penggantian jembatan Koja I dikerjakan oleh CV Jaya putra dengan nilai kontrak Rp2.600.000.000, Penggantian jembatan Koja II dikerjakan oleh CV Al Kontruksi dengan nilai kontrak Rp2.654.321.556.17, Penggantian jembatan Koja III dikerjakan oleh CV Mitra Kaili Perkasa dengan nilai kontrak Rp2.584.416.625.88, dan Penggantian jembatan Koja IV dikerjakan oleh CV Arif Karya Utama dengan nilai kontrak Rp1.890.000.877.60.
Kesepuluh kegiatan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan pascabencana tahap ke-II pemanfaatan Hibah dari Pemrpov DKI Jakarta bagi Pemprov Sulteng untuk wilayah bencana yang tersebar didua wilayah Kota Palu dan Kabupaten Sigi diperkirakan akan berakhir masa pelaksanaanya pada bulan Desember 2019 dengan menelan anggaran sebesar Rp35,44 miliar.
Baca Juga : PEMBANGUNAN JEMBATAN BAHOMOTEVE I DIKEBUT MAKSIMAL
Baca Juga : PUPR PACU PERBAIKAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PERTANIAN D.I GUMBASA
Sebelumnya Pemprov Sulteng melalui dinas PU-BMPR telah melaksanakan pemanfaatan dana bantuan keuangan Pemprov DKI Jakarta untuk tahap ke-I sebesar Rp24,56 miliar untuk penanganan masa darurat dengan merehabilitasi sejumlah jalan dan melakukan normalisasi akses di dua kabupaten yakni Kabupaten Donggala dan Sigi.
Untuk wilayah Kabupaten Donggala dinas PU-BMPR telah merehabilitasi jalan poros Pinembani sepanjang 11 kilometer dan normalisasi akses 9 desa di 1 Kecamatan. Sementara untuk wilayah Kabupaten Sigi, penggunaan masa darurat, dinas PU-BMPR Sulteng telah merehabilitasi jalan Kalawara – Kulawi sepanjang 18 kilometer dan normalisasi akses 52 desa di 4 Kecamatan.
