Optimalisasi Anggaran Terbatas di Tengah Tantangan Infrastruktur !
Penanganan jalan nasional di ruas Tinombo-Sinei-Ampibabo-Toboli, dengan panjang lebih dari 146 kilometer, menjadi prioritas utama dalam menjaga konektivitas lintas daerah di Sulawesi Tengah.
Namun, dengan anggaran terbatas sebesar Rp13,6 miliar untuk tahun anggaran 2024, tantangan dalam memelihara dan memperbaiki infrastruktur jalan ini semakin kompleks.
Kasatker PJN Wilayah II, Dr. Yudha Sandhyutama, ST., MT., melalui PPK 2.2 Provinsi Sulawesi Tengah, Iwan Susanto, ST., MT., menjelaskan bahwa optimalisasi anggaran terbatas ini harus dilakukan dengan strategi yang tepat agar jalan tetap fungsional dan dapat melayani kebutuhan masyarakat.
Menurut Iwan dalam situasi di mana anggaran yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan, sehingga mengembangkan strategi yang berfokus pada pelayanan fungsional jalan.
Ini berarti setiap tindakan perbaikan dan pemeliharaan difokuskan pada memastikan bahwa jalan tetap dapat dilalui oleh masyarakat, meskipun dalam kondisi darurat sekalipun.
“Kami melakukan CCO (Change Control Order) dengan skala prioritas dan justifikasi teknis yang ketat untuk memastikan bahwa jalan dan jembatan tetap berfungsi, bahkan di tengah keterbatasan anggaran.” Jelas Iwan Susanto, melalui keterangan tertulis yang diterima media ini, Selasa 20 Agustus 2024.
Sebagai contoh nyata, kata Iwan, ketika bencana banjir dan tanah longsor melanda Desa Oevolo pada bulan Mei lalu, jalan yang tertutup sedimen dan batang pohon dapat segera dibersihkan dan dibuka kembali dalam waktu kurang dari lima jam.
Ini menunjukkan betapa pentingnya respons cepat dalam menjaga kelancaran arus transportasi di wilayah yang rawan bencana ini.
Tidak hanya itu, longsor di Desa Burangga yang menyebabkan drainase ambruk dan permukaan aspal tergerus juga ditangani dengan cepat, sehingga jalan tetap dapat digunakan.
Menghadapi bencana alam yang sering terjadi, PPK 2.2 Provinsi Sulawesi Tengah ini harus terus beradaptasi dengan keterbatasan anggaran.
Dalam beberapa kasus, bencana yang terjadi tidak terduga dan tidak termasuk dalam anggaran awal. Namun, dengan sistem CCO, tim di lapangan dapat melakukan penyesuaian dan prioritisasi pekerjaan yang paling mendesak.
“Meskipun anggaran kami terbatas, kami selalu berusaha untuk tidak membiarkan jalan atau jembatan terputus,” kata Iwan Susanto, menambahkan. “Ini adalah komitmen kami untuk memastikan bahwa lalu lintas tetap berjalan, meskipun dalam kondisi darurat”.
Iwan membeberkan bahwa penting untuk dicatat respon cepat dari pemerintah pusat juga memainkan peran kunci dalam penanganan bencana di wilayah ini.
Ketika kami mengajukan tambahan dana untuk penanganan bencana, respons dari Kepala Satuan Kerja Wilayah II dan BPJN Sulawesi Tengah sangat cepat.
Bahkan, Kepala BPJN Sulawesi Tengah langsung berkoordinasi dengan Kementerian PUPR di Jakarta untuk memastikan bahwa kebutuhan dana tambahan dapat segera direspon.
Namun, dengan keterbatasan anggaran secara keseluruhan, tidak semua permintaan dapat dipenuhi, sehingga prioritas tetap menjadi kunci.
Dampak Kerusakan Infrastruktur terhadap Transportasi dan Ekonomi
Iwan Susanto mengemukakan, bahwa kerusakan pada infrastruktur jalan, seperti box culvert di beberapa titik di ruas Tinombo-Sinei-Ampibabo-Toboli, memiliki dampak signifikan terhadap kelancaran transportasi.
Jalur ini, kata dia, tidak hanya penting bagi masyarakat lokal, tetapi juga menjadi rute utama yang menghubungkan Palu dengan Gorontalo dan Manado.
Kerusakan jalan yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan kemacetan panjang dan terganggunya distribusi barang dan jasa.
Namun, berkat penanganan cepat yang dilakukan oleh tim PPK 2.2, dampak tersebut dapat diminimalisir.
Sebagai contoh, bencana tanah longsor dan banjir bandang yang terjadi di Desa Oevolo pada bulan Mei hanya menyebabkan gangguan lalu lintas selama beberapa jam.
“Kami selalu berusaha agar masalah dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 24 jam,” ujar Iwan. Dengan demikian, meskipun ada penurunan kecepatan kendaraan akibat kondisi jalan yang belum sepenuhnya pulih, arus transportasi tetap berjalan lancar dan perekonomian tidak terlalu terganggu.
Mitigasi Bencana dan Edukasi Masyarakat
Untuk menghadapi risiko bencana alam yang terus mengancam, PPK 2.2 Provinsi Sulawesi Tengah telah merencanakan langkah-langkah mitigasi jangka panjang.
Salah satu strategi utama adalah melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, terutama terkait aktivitas yang dapat mengubah fungsi lahan dan meningkatkan risiko banjir serta tanah longsor.
“Air adalah musuh utama jalan dan jembatan. Jika fungsi lahan di hulu tidak dijaga, debit air akan meningkat dan memperlemah struktur jembatan serta merusak permukaan jalan,” jelas Iwan Susanto.
Selain itu, kerja sama dengan dinas kehutanan dan badan penanggulangan bencana juga ditingkatkan untuk mengurangi risiko bencana. Dengan langkah-langkah mitigasi ini, diharapkan kerusakan infrastruktur di masa depan dapat diminimalisir, sehingga anggaran yang terbatas dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.
Mengelola Infrastruktur dengan Anggaran Terbatas
Penanganan jalan nasional di ruas Tinombo-Sinei-Ampibabo-Toboli oleh PPK 2.2 Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bagaimana strategi yang tepat dapat membuat anggaran terbatas menjadi lebih efektif.
Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, termasuk bencana alam yang sering terjadi, tim PPK 2.2 bersama penyedia jasa PT Bina Karsam berhasil menjaga fungsi jalan dan jembatan agar tetap dapat digunakan oleh masyarakat.
Dengan pendekatan yang fokus pada prioritas dan penanganan darurat, serta dukungan dari pemerintah pusat, Satker PJN Wilayah II mampu mengoptimalkan anggaran yang ada. Selain itu, upaya mitigasi jangka panjang melalui edukasi dan kerja sama lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur jalan di wilayah yang rawan bencana ini.
Meskipun anggaran terbatas, komitmen untuk menjaga konektivitas dan mendukung perekonomian di Sulawesi Tengah tetap menjadi prioritas utama.
Dengan strategi yang tepat dan respons cepat, jalan dan jembatan di ruas Tinombo-Sinei-Ampibabo-Toboli dapat terus berfungsi, melayani masyarakat, dan mendukung aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
Penyusunan Prioritas dalam Penanganan Infrastruktur
Dalam kondisi di mana anggaran terbatas dan bencana alam sering terjadi, penyusunan prioritas menjadi hal yang sangat krusial.
PPK 2.2, di bawah koordinasi Kasatker PJN Wilayah II, telah menetapkan beberapa kriteria utama dalam menentukan prioritas penanganan.
Salah satunya adalah fokus pada titik-titik kritis yang dapat menyebabkan terputusnya arus transportasi secara total.
“Kami tidak bisa mengabaikan pentingnya jalan yang tetap berfungsi, karena jalan yang terputus bisa mempengaruhi perekonomian dan mobilitas masyarakat secara signifikan,” ungkap Iwan Susanto.
Misalnya, ketika terjadi kerusakan serius pada box culvert di beberapa titik, yang merupakan bagian penting dari sistem drainase jalan, tim PPK 2.2 segera mengambil tindakan perbaikan meskipun tidak ada dalam anggaran awal. Penanganan semacam ini memastikan bahwa meskipun ada hambatan sementara, arus transportasi tidak sampai terhenti total.
Selain itu, dalam penyusunan prioritas, aspek keselamatan juga menjadi faktor utama. Jalan yang rawan longsor atau banjir memerlukan perhatian lebih agar tidak membahayakan pengguna jalan.
“Kami selalu berusaha memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil, baik dalam hal penanganan darurat maupun perbaikan permanen, didasarkan pada analisis risiko yang matang,” tambah Iwan.
Dengan demikian, penanganan dilakukan secara tepat sasaran dan efisien, memaksimalkan setiap rupiah dari anggaran yang tersedia.
Di tengah tantangan anggaran yang terbatas, PJN Wilayah II tetap menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan kelangsungan infrastruktur di Sulawesi Tengah.
Pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada penanganan jangka pendek, tetapi juga memperhitungkan dampak jangka panjang dari setiap intervensi yang dilakukan.
Misalnya, edukasi kepada masyarakat tentang dampak aktivitas yang mengubah fungsi lahan di daerah hulu menjadi salah satu upaya untuk mencegah kerusakan yang lebih parah di masa depan.
Lebih lanjut, PJN Wilayah II juga melihat pentingnya berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, dinas kehutanan, dan badan penanggulangan bencana.
“Kolaborasi ini sangat penting, karena bencana alam tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Semua elemen masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk menjaga infrastruktur kita,” kata Iwan Susanto.
Kerja sama lintas sektor ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penanganan bencana, tetapi juga mengoptimalkan penggunaan anggaran yang terbatas.
Dalam penanganan jalan nasional di ruas Tinombo-Sinei-Ampibabo-Toboli, PJN Wilayah II menunjukkan bahwa anggaran terbatas bukanlah halangan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dengan strategi yang tepat, prioritas yang jelas, dan kerja sama lintas sektor, jalan dan jembatan di wilayah ini dapat tetap berfungsi dan melayani masyarakat.
Ke depan, PJN Wilayah II berencana untuk terus mengembangkan inovasi dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, agar tantangan infrastruktur di Sulawesi Tengah dapat diatasi dengan lebih baik.
Melalui komitmen dan dedikasi yang kuat, PJN Wilayah II berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tengah.
Dengan demikian, meskipun anggaran terbatas, melalui pendekatan yang cerdas dan berkelanjutan, PPK 2.2 dibawah kendali Satuan Kerja PJN Wilayah II terus berupaya menjaga dan meningkatkan kualitas jalan nasional di wilayah Sulawesi Tengah.
