Sulawesi Tengah menghadapi tantangan besar dalam upaya pengentasan kemiskinan, yang saat ini mencapai 11,77 persen dari total populasi, setara dengan sekitar 379 ribu penduduk.
Tingginya angka kemiskinan ini tak lepas dari minimnya infrastruktur yang memadai, yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut pengamat pembangunan infrastruktur, Ir. H. Syaifulah Djafar,M.Si, mebeberkan bahwa masalah kemiskinan di Sulawesi Tengah diperparah oleh tingginya garis kemiskinan di daerah tersebut.
Baca Juga : Ahmad Ali Sindir Pedas | Kemiskinan Tinggi, Pengangguran Melonjak & Jalan Rusak di Era Rusdy Mastura !
“Garis kemiskinan kita tinggi, sehingga banyak orang yang sebenarnya tidak miskin, namun karena garis kemiskinan ditetapkan terlalu tinggi, mereka masuk kategori miskin,” jelas Djafar, kepada Trilogi Selasa malam 13 Agustus 2024.
Misalnya, dengan garis kemiskinan sebesar Rp500.000, semua orang dengan pendapatan di bawah angka tersebut otomatis dianggap miskin.
Syaifulah Djafar, yang juga mantan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah, menekankan bahwa untuk mengentaskan kemiskinan, perlu dilakukan dua pendekatan secara simultan.
“Pertama, menurunkan garis kemiskinan dengan memperbaiki akses infrastruktur seperti jalan, irigasi, listrik, dan internet. Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai bantuan sosial dan permodalan,” ujarnya.
Baca Juga : Eks Kadis Bina Marga Sulteng Ungkap Fakta Soal VT Ahmad Ali & Kesalahpahaman Muhidin Said !
Selama ini, menurut dia, upaya pemerintah lebih banyak terfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui bantuan-bantuan, namun mengabaikan pentingnya pembangunan infrastruktur.
“Sangat sulit menurunkan kemiskinan jika kedua pendekatan tersebut tidak dilakukan secara bersamaan,” tambah Djafar.
Banyak infrastruktur di Sulawesi Tengah yang masih belum layak dan memadai. Jalan yang rusak parah, akses listrik yang belum merata, serta minimnya infrastruktur digital seperti internet, menjadi hambatan besar bagi masyarakat untuk mengakses peluang ekonomi yang lebih baik.
Situasi ini, menurut Syaifulah Djafar, tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup, tetapi juga membatasi kemampuan masyarakat untuk berkembang dan keluar dari jeratan kemiskinan.
Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa tingginya angka pengangguran di wilayah ini turut memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.
Infrastruktur yang tidak memadai berperan besar dalam membatasi aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya memperlambat laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
Infrastruktur dorong pengentasan kemiskinan adalah kata kunci yang sering terlupakan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Padahal, dengan investasi yang tepat di sektor ini, Sulawesi Tengah dapat membuka lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.
Akses jalan yang baik, jaringan listrik yang andal, dan infrastruktur internet yang memadai akan memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak.
Baca Juga : Irwan Sikapi Golkar di Pilgub Sulteng | Tersingkir, Tapi Tetap Tenang dan Bijaksana !
Masyarakat Sulawesi Tengah saat ini sangat berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur yang ada. Sebab, tanpa infrastruktur yang memadai, upaya pengentasan kemiskinan di daerah ini akan terus menemui jalan buntu.
Syaifulah Djafar yang juga ahli jalan dan jembatan itu menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tengah.
“Infrastruktur dorong pengentasan kemiskinan adalah solusi jangka panjang yang harus segera diimplementasikan jika kita ingin melihat perubahan nyata dalam kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pengentasan kemiskinan secara efektif di Sulawesi Tengah.
