Morat Marit Proyek Pipa Distribusi Rp155 Miliar
Proyek Pembangunan Pipa Distribusi Air dan Sambungan Rumah Zona 3 dan Zona 4 di Kota Palu perlu di pelototin. Dampak proyek mulai dirasakan masyarakat. Kegiatan Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction (EARR) Cipta Karya itu masih mengandung banyak kelemahan.
Seperti sudah diduga proyek yang digarap perusahaan kontraktor plat merah PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk itu nilai kontraknya mencapai Rp155.424.228.000 dan akan menjadi beban berkesudahan. Pemerintah siap-siap untuk menambal biayanya.
Salah Satu contoh konkret proyek yang dituding grasah grusuh itu adalah proses pelaksanaan galian sedalam 1,5 meter dan penanaman kembali Pipa High Density Polythene (HDPE) dibawah tanah yang ditenggarai serampangan.
Banyak material lumpur, material kayu dan sejenisnya ikut tertimbun bersamaan pipa HDPE untuk distribusi air. Selain itu, sebagian bahu ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah, yang baru berusia dua tahun dianggarkan ikut dirusak.
Bahkan tak sedikit warga sekitar dan pengendara jalan terganggu akibat tumpukan galian sepanjang ruas itu.
Pemerintah tak cukup hanya mengaudit sistem keselamatan kerja, akan tetapi pemerintah juga perlu menguji kelayakan seluruh proyek infrastruktur agar kelak tidak menggangu dan membahayakan publik.
Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Provinsi Sulawesi Tengah menilai proyek Pembangunan Pipa Distribusi Air dan Sambungan Rumah Zona 3 dan Zona 4 di Kota Palu, dituding semrawut. Penilaian ini di dasari temuan saat survei dilokasi proyek.
Moh Rifaldi Ketua DPW JAMAN mengatakan galian proyek yang melekat di Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah yang ditenggarai morat marit itu berada disepanjang ruas jalan perbatasan Kota Palu dan Kabupaten Sigi.
Panjang pengerukan tanah galian Pipa Distribusi Air dan Sambungan Rumah Zona 3 dan Zona 4 tersebut diperkiarakan sejauh empat kilometer.
“Sebaiknya pihak dinas terkait lebih ketat dalam melakukan pengawasan. Jangan sampai dalam pekerjaan tersebut merugikan semua pihak. Sebab, anggaran ini berasal dari pajak yang dibayar masyarakat, dan tidak hanya asal mengerjakan karena kejar profit lebih” kritiknya.
Moh Rifaldi mengaku heran, untuk melaksanakan proyek ini, pemerintah melalui anggaran pinjaman hibah dari luar negeri telah merogok kocek sedalam mungkin, anehnya pada proses pelaksanaan dilapangan banyak yang ditenggarai tidak sesuai.
