Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu menggelar debat empat pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu, Selasa sore 27 Oktober 2020.
Salah satu yang menjadi fokus perdebatan, adalah masalah Hunian Tetap (Huntap) yang saat ini tengah masuk dalam tahap pembangunan.
Masalah Hunian tetap menjadi penting, sebab pasangan calon lainnya menganggap bahwa pemerintahan di bawah kendali Hidayat-Pasha gagal dalam memenuhi hak-hak masyarakat Palu dalam hal penyediaan Huntap dan stimulan.
Dalam penjelasannya, pasangan no urut 1 Aristan-Wahyudi, mengatakan bahwa hal utama yang menjadi pokok persoalan dalam pembangunan Huntap adalah progres yang tak begitu singkron antara Pemerintah Kota Palu dan Pemerintah Pusat.
Selain itu, komunikasi yang dibangun antara Pemkot Palu ke Pemerintah Pusat maupun pada pihak ketiga masih kurang masif.
“Jadi bukan dalam anggarannya yang bermasalah, melainkan progresnya yang memang lamban sehingga pelaksanaannya lamban. Sehingga kalau kami terpilih hal itu akan kami selesaikan dalam waktu 6 bulan,” ungkap Aristan.
Dua menit setelahnya, nomer urut 2 pasangan Hadiyanto-Reny menilai, terdapat tiga hal yang tidak berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan lambannya progres pembangunan Huntap maupun penyaluran dana stimulan yang dilakukan Pemkota Palu saat ini.
“Yakni rasionalitas, efesiensi dan efektifitas dalam hal pengunaan anggaran yang mengakibatkan lambannya pembangunan Huntap. Sehingga ke depan hal itu akan diperbaiki melakukan pembangunan berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat,” kata Hadianto.
Pasangan nomer urut 4 Imelda-Arena Jr memandang bahwa, data yang disampaikan oleh pasangan nomer urut 3 masih diragukan ke akuratannya. Sebab dalam pelaksanaan dilapangan, Imelda menilai data base yang dibangun oleh Pemkota Palu sebagai sumber realisasi Huntap maupun Stimulan masih sangat buruk.
“Nah ke depannya dalam dua hal ini, kami akan mengedepankan sistem Data base yang akurat dan valid sehingga dapat menyelesaikan masalah yang ada, sekaligus menjadi evaluasi apakah penggunaannya sudah optimal atau bagaimana,” pungkas Imelda.
Sementara itu, Hidayat-Habsa menepis apa yang disampaikan para Paslon lainnya. Petahana mengatakan, salah satu yang menjadi penyebab lambannya adalah terdapat belasan ribu masyarakat yang dulunya pasca bencana eksodus keluar daerah, baru kembali lagi ke Kota Palu.
Hal itu menyebabkan, data tersebut kembali bergerak, sehingga bukan lambat melainkan pendataan masih tersebut dilakukan terhadap masyarakat tersebut.
