Rapat evalusasi rencana aksi terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018, tentang percepatan pembangunan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengusulkan agar jalan Tol Tambu – Kasimbar dimasukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Paparan ini yang diprakarsai oleh Kepala Bappeda Sulteng Dr. Ir. Hasanuddin Atjo,MP dihadapan pejabat daerah se Sulawesi dan Kementerian terkait, Selasa 6 Agustus 2019 di kota Manado.
Rapat Konsultasi regional pulau Sulawesi tentang penyusunan rencana awal, di prakarsai dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Pada forum regional Pulau Sulawesi, gubernur Sulteng, Longky Djanggola, melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Hasanuddin Atjo, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa rencana pembangunan tol Tambu – Kasimbar yang menghubungkan dua kabupaten yakni Parimout dan Donggala, diusulkan masuk dalam major projek atau proyek prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Baca Juga : IBU KOTA BARU, HASANUDDIN ATJO: SULTENG JADI JEMBATAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
Mantan Kepala dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Sulteng itu memaparkan, bahwa pembangunan Tol Tambu- Kasimbar sangat strategis, karena bukan hanya untuk kepentingan Sulawesi Tengah tetapi juga bagi kepentingan Nasional.
“Tol Tambu-Kasimbar ini nantinya akan menghubungkan Ibukota baru di Kalimatan dengan wilayah di timur Indonesia seperti Papua, Maluku dan Maluku Utara. Dari ibukota Negara yang baru, kendaraan diangkut dengan fery menuju ke kecamatan Tambu, kabupaten Donggala dan selajutnya kendaraan turun dari fery dan bergerak ke kecamatan Kasimbar kabupaten Parigi Moutong melalui Tol Tambu-Kasimbar yang panjangnya sekitar 20 km. Dari Kasimbar kendaraan diangkut dengan fery menuju ke wilayah timur melalui teluk Tomini. Demikian sebaliknya” jelasnya.
Dijelaskannya efisiensi diperkirakan akan meningkat sampai 40 persen sehingga daya saing kawasan timur termasuk komoditasnya akan meningkat. Sebagai konsekwensi, tambah Hasanuddin Atjo, logis dibangunnya jalan Tol tersebut adalah keharusan membangun pelabuhan fery baik di pesisir Tambu Selat Makassar maupun di Kasimbar teluk Tomini.
“Integrasi moda transportasi laut dan darat harusnya menjadi bagian dari program pemindahan ibukota. Ini akan seksi, karena terbuka peluang sektor swasta berinvestasi melalui regulasi KPBU, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Pemerintah cukup menyiapkan feasibility studi sampai rencana aksinya.” katanya.
Dengan demikian, kata Hasanuddin Atjo, diharapkan nantinya Kawasan Tambu-Kasimbar akan menjadi salah satu simpul Interkoneksi di Sulawesi. Untuk itu pembangunan jalan dan kereta api lingkar Sulawesi bisa menjadi prioritas.
Hasanuddin Atjo mengemukakan bahwa KEK Palu akan fokus kepada industri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang berorientasi kepada produk nilai tambah. Juga diusulkan pengembangan industri pariwisata yang memanfaatkan keberadaan Manado dan Makassar, yang saat ini telah berperan sebagai pintu masuk wisatawan mancanegara.
“Harapannya status bandara Mutiara Sis Al-Jufri dapat ditingkatkan menjadi bandara International agar sebahagian wisman yang masuk dari utara dan selatan dapat keluar dari Tengah yaitu Kota Palu” jelasnya.
Menyangkut masalah industri metal, lanjut dia, Pemprov Sulteng mengusulkan agar tambang galian C yang tersebar diwilayah Kota Palu dan Donggala, dikembangkan menjadi industri pra- cetak agar memiliki nilai tambah, tidak lagi mengirim raw material. Hal itu diyakini bahwa pembangunan ibukota baru membutuhkan banyak produk pracetak.
Selain itu, Sulteng juga memiliki kawasan Industri logam yang berlokasi di Kabupaten Morowali yang sudah mengembangkan sejumlah produk turunan seperti baterai Lithium perlu regulasi yang lebih kuat terkait dengan penangangan dampak lingkungan dan regulasi bagi hasil. Demikian juga dengan Industri gas dan pupuk Sinoro yang berlokasi Kabupaten Banggai.
“Perlunya pendidikan vokasi terkait dengan industri pangan dan hutan, pra-cetak, nikel, gas serta industri Pariwisata. Dan yang tidak kalah pentingnya agar Universitas Tadulako (Untad) Palu Sulawesi Tengah diusulkan menjadi pusat kajian Kegempaan di Indonesia” tutupnya, sembari meminta kiranya wakil rakyat Sulawesi Tengah yang ada di DPR maupun DPD dapat memperjuangkan dan mengawal agar usulan ini dapat termuat dalam RPJMN 2020-2024.
Rapat musyawarah regional Sulawesi yang diagendakan sejak tanggal 5-6 Agustus itu digelar di kota Manado, Sulawesi Utara sekaligus dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven Kandouw yang dilaksanakan di gedung Hotel Paninsula. Kegiatan itu digelar bertujuan untuk mendapatkan masukan dari Gubernur se Sulawesi terkait dengan rencana awal penyusunan RPJMN 2020-2024.
