Wakil ketua komisi V DPR RI, Muhidin M Said, akan meminta kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mendukung program strategis yang berkaitan dengan infrastruktur jalan Tambu – Kasimbar, Provinsi Sulawesi Tengah untuk ditingkatkan status jalan menjadi jalan nasional menuju objek pengembangan ekonomi.
“Kami akan mengusulkan ke pemerintah pusat untuk menganggarkan peningkatan status jalan menjadi jalan strategi nasional kepada Kementerian PUPR,” kata Muhidin M Said, kepada Koran Trilogi, Rabu 7 Agustus 2019.
Sebelumnya ruas jalan Poros Tambu menuju Kasimbar sepanjang 20 kilometer yang menghubungkan dua Kabupaten yakni Parimout dan Donggala itu menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah, rencananya akan ditingkatkan status jalan tersebut menjadi jalan strategi Nasional yang akan dibentuk sebagai jalur ekonomi wilayah timur menuju Ibukota Negara yang baru di Provinsi Kalimantan Timur.
“Poros Tambu– Kasimbar jika dibangun sebagai jalan Tol itu biaya cukup mahal dan pemerintah tak punya dana. Dan jika mengharapkan didanai lewat investasi swasta itupun cukup mahal. Namun karena poros jalan ini sangat strategis sebagai jalur transportasi ekonomi untuk beberapa Provinsi di wilayah Timur menuju ibukota negara yang baru di Kalimantan Timur harus ditingkatkan dari kondisi yang ada saat ini” ungkapnya ketika dihubungi di Palu.
Politisi partai Golkar ini mengatakan selain ditingkatkan poros jalan ini menjadi jalan strategi nasional, juga di wilayah Tambu Kabupaten Donggala diusulkan dibangun pelabuhan fery yang akan jadi jembatan mengangkut barang komoditas dari wilayah Timur ke Ibukota Negara baru di Kalimantan Timur.
“Saya mengapresiasi usulan Pemprov Sulteng dalam RPJMN 2020 – 2024 untuk membangun jalan tol Tambu-Kasimbar. Hanya saja, biaya untuk pembangunan jalan tol itu cukup mahal dan jika ditawarkan melalui investasi ke pihak swasta, juga belum tentu ada yang mau” jelas Muhiddin M Said yang juga Wakil ketua Komisi V DPR RI bidang infrastruktur.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. Longki Djanggola MSi yang diwakili Kepala Bappeda Dr. Ir. Hasanuddin Atjo MP didalam rapat konsultasi regional Gubernur Sulawesi di Manado 5-6 Agustus 2019 mengusulkan poros jalan TOL Tambu – Kasimbar yang menghubungkan Kabupaten Donggala di wilayah Pantai Barat dengan Kabupaten Parimo di wilayah Pantai Timur, agar dimasukan dalam RPJMN 2020 – 2024.
Dr. Ir. Hasanuddin Atjo, MP
“Tol Tambu-Kasimbar ini nantinya akan menghubungkan Ibukota baru di Kalimatan dengan wilayah di timur Indonesia seperti Papua, Maluku dan Maluku Utara. Tol Tambu-Kasimbar yang panjangnya sekitar 20 km” kata Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Hasanuddin Atjo, kepada Koran Trilogi.
Biaya pembangunan infrastruktur jalan Tol yang dianggap mahal, kata Hasanuddin Atjo, sebenarnya bukan masalah bagi Negara jika ingin maju dalam mengembangkan roda ekonomi di Indonesia yang juga akan berimbas kepada Provinsi Sulawesi Tengah.
Menurutnya Pemprov Sulteng memasukan program ini sebagai bentuk gagasan yang perlu ditanggapi dalam rencana awal pembangunan, karena dalam hal ini secara luas, Sulawesi Tengah membangun infrastruktur untuk penunjang memacu pertumbuhan ekonomi, apalagi jika Sulteng sebagai jembatan transportasi ekonomi untuk wilayah di bagian Timur Indonesia.
“Presiden Joko Widodo saat berada di Manado awal Juli 2019 menegaskan bahwa pemerintah tidak mempersoalkan biaya pembangunan infrastruktur yang mahal. Asal, kata Jokowi, penggunaannya dapat mendatangkan devisa bagi negara”. Ungkap mantan kadis kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.
Penulis : Elkana L / Koran Trilogi
Editor : Wahyudi
