PEMBANGUNAN TOL TAMBU-KASIMBAR, UPAYA KONKRET ANTISIPASI PERTUMBUHAN EKONOMI

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), mendorong pembangunan Tol Tambu-Kasimbar sepanjang 28 Kilometer dalam usulan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 agar bisa terealisasi, upaya konkret antisipasi pertumbuhan ekonomi di jalur wilayah timur Indonesia.

Pakar Ekonomi Universitas Tadulako (Untad) Palu Dr M Ahlis Djirimu Ph.D mengatakan pembangunan proyek apapun ada study kelayakannya Feasibilities study, bukan hanya dari sisi ekonomi, sosial, lingkungan hingga hak alam juga harus diperhitungkan.

“Pembangunan Tol Tambu-Kasimbar yang menghubungkan wilayah Barat Kabupaten Donggala dan wilayah Timur Kabupaten Parimout tentu bertujuan kemudahan percepatan arus transportasi dan logistik sampai di tujuan terutama barang-barang tak tahan lama” kata Ahlis Djirimu kepada Koran Trilogi Kamis 8 Agustus 2019.

Menurut Dosen Fakultas Ekonomi itu, dari sisi layanan publik memang pembangunan Tol butuh jangka waktu lama jika memperhitungkan modal kembali dan selanjutnya menjadi barang publik yang dapat dilewati siapa saja setelah masa return of capital.

“Seperti Tol di negara Eropa. Jika alasan percepatan transport dan logistik, dan konektivitas antar pulau dan kalimantan khususnya serta antisipasi layanan bgi ibukota R.I baru maka saatnya harus dipikirkan juga sejak sekarang wilayah Tambu dan Kasimbar dapat dikelola menjadi Kawasan Agroindustri bagi pasokan ke wilayah Kalimantan dan menjadi suport di wilayah laut Sulawesi dan ke Asia Timur” Jelas Ahlis Djirimu, sembari mengingatkan bahwa saat ini arus barang dan jasa maritim trans pasifik telah melampaui trans atlantik, jadi saatnya perlu diantisipasi.

Sementara itu kedua Politisi yakni Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah, Ata Radjak SH yang saat itu berdiskusi bersama Politisi partai Nasdem, Rusdy Mastura, pada pertemuan sebelumnya bersama Koran Trilogi mengatakan soal dampak pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, bagi Sulawesi Tengah, keduanya sepakat dengan gagasan Tol Tambu-Kasimbar dan Tol laut yang memanfaatkan Selat Makassar memotong jalur leher Pulau Sulawesi yang menghubungkan kedua Kabupaten, di Provinsi Sulawesi Tengah.

Akan tetapi Tapi matan Walikota Palu dua periode ini tidak sepakat jika harus dibuat terusan (kanal) yang membelah leher pulau Sulawesiulawesi.

“Saya tidak sepakat soal itu (Kanal) karena daerah kita rawan bencana efeknya terlalu beresiko tinggi disamping biayanya terlalu besar. Cukup buatkan Tol darat empat jalur besar sehingga modal angkutan besar bisa melewatinya, dan memberi dampak langsung kepada masyarakat yang ada dijalur itu” singkat Rusdy Mastura.

Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah, Dr Hasanuddin Atjo MP, yang juga memprakarsai ide pembangunan jalan TOL Tambu-Kasimbar atas dipindahkannya ibukota negara ke Provinsi Kalimantan Timur mengatakan, jika Provinsi Sulawesi Tengah akan menerima manfaat ganda.

Manfaat yang lebih strategis itu kata dia, bahwa Sulawesi Tengah dapat menjadi Jembatan Penghubung antara ibu kota Negara yang baru dengan wilayah Timur Indonesia dan dapat menjadi penghubung antara ALKI II dan III (Alur Laut Kepulauan Indonesia).

“Jembatan penghubung yang dimaksud adalah membangun jalan TOL Tambu-Kasimbar” yang panjangnya diperkirkan sekitar 28 kilometer yang nantinya akan dilalui oleh sejumlah alat transportasi darat yang dimuat oleh kapal fery dari ibukota Negara atau wilayah lain, selanjutnya tiba di Kasimbar. Alat transportasi darat tersebut akan diangkut lagi oleh kapal fery ke Indonesia bagian Timur dan wilayah sekitarnya. Demikian sebaliknya” kata Hasanuddin Atjo, ketika dihubungi Koran Trilogi Kamis 8 Agustus 2019.

Penulis : Elkana L / Koran Trilogi

Editor : Wahyudi