Badan Intelijen Negara Daerah Sulawesi Tengah (BINDA Sulteng) dipastikan tidak mencampuri rapat teknis persiapan Musyawarah Nasional Korps Alumni HMI (Munas KAHMI) ke-XI di Kota Palu.
Hal itu ditegaskan Ketua Panitia Daerah Munas XI KAHMI, Mohammad Tavip merespon adanya pesan berantai di media sosial berjudul “Jokowi Gagal Membuka Munas KAHMI, Kenapa?”.
“Selama rapat koordinasi dan pertemuan dengan pimpinan daerah, BIN tidak pernah terlibat,” ungkap Tavip dalam keterangan resminya, dikutip Senin (28/11/2022).
Sebelumnya, beredar sebuah tulisan berisi narasi tentang keterlibatan BINDA dalam rapat bersama panitia Munas XI KAHMI dan protokoler Presiden Jokowi.
Tulisan itu menyebutkan bahwa ada permintaan agar mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dicoret dari daftar tamu pembukaan munas.
Penulis atas nama Ayu Naraharjo dalam pesannya mengungkapkan, unsur BIN yang menghadiri rapat menyebut presiden akan kalah pamor dengan Anies kala keduanya bertemu dalam pembukaan munas.
Menurut Tavip, opini ini cenderung menyudutkan lembaga negara yang tidak pernah terlibat langsung dalam memberikan saran dan masukan.
“Sangat disayangkan adanya opini itu, dengan latar belakang penulis yang belum bisa dipertanggung jawabkan secara akademis,” katanya.
Pernyataaan senada juga dilontarkan Ketua Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sulawesi Tengah, Andi Mulhanan Tombolotutu.
Pria akrab disapa Toni itu memastikan tidak ada pertemuan dengan BINDA Sulteng apalagi memberikan pernyataaan bahwa Jokowi kalah pamor jika Anies menghadiri pembukaan munas.
“BINDA hadir dalam rapat resmi atau rapat koordinasi dimana yang terkonfirmasi resmi hadir adalah wakil presiden,” jelas Toni.
Hal itu juga dibenarkan Tim Ahli Gubernur Sulteng Ridha Saleh. “Jika BINDA aktif berkoordinasi terkait agenda kunjungan presiden atau pun wakil presiden, termasuk agenda tambahan agenda pemerintah daerah yang berpotensi agenda kunjungan lain di Sulteng,” ujarnya.
