KRITIS PROYEK PUSING TUJUH KELILING
Rahmudin Loulembah dan Alirman M Nubi, tidak bisa menyembunyikan kegusaranya !.
Sudah dipastikan dahi Kepala Satuan Kerja (Kasatker) bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK-S 02), yang bertangung jawab pada proyek senilai Rp1,7 Miliar itu, langsung berkerut.
Selama kurun waktu Lima (5) bulan terakhir, proyek pembangunan jembatan gantung Tongoa sepanjang 122 meter ditanganinya itu, terancam kritis.
Proyek miliaran tanpa perencanaan matang dan kurang selektif memilih rekanan akan bangun terseok-seok, hingga sebelum dijalankan.
Begitulah yang terjadi pada proyek proyek nawa cita infrastruktur wilayah terpencil pembangunan jembatan gantung tongoa yang dikelolah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD-TP) Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Sulawesi Tengah, yang sejak awal diduga di paksakan.
Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN XIV Palu) melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD-TP) Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah, dinilai tidak andal merancang serta menseleksi rekanan. Asumsi meleset jauh.
Pengucuran anggaran melaju deras. Anggaran hilang, kritis terbilang !. Kini Keduanya pusing tujuh keliling karena proyek jembatan yang menghubungkan dua Kecamatan di Kabupaten Sigi itu terancam kritis dan sepi pekerja. Meskipun dana untuk membiayai proyek tersebut terus mengalir.
Tampak seorang pria paruh baya berkacamata mengenakan kemeja merah lagi sibuk memungut kayu bakar ditepian sungai lokasi dijadikan proyek pembangunan jembatan gantung Tongoa, yang terletak di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Sesekali ia terlihat berlindung disamping alat berat jenis Exavator PC 200 yang sedang parkir.
Tak ada aktifitas para pekerja proyek ketika itu, hanya saja seorang pria paruh baya yang usianya diperkirakan 50-an tahun itu terlihat mondar-mandir dilokasi.
Sebagian lagi, dua orang pria muda berada diseberang sungai yang diketahui sebagai penjaga palang jembatan darurat warga Desa Kamarora.
“Hampir sebulan ini mereka tidak ada muncul, semuanya turun ke Palu. Katanya mau urus uang, Saya disini hanya disuruh jaga alat saja,” kata Sulaeman, yang berhasil dikonfirmasi dilokasi proyek akhir pekan lalu.
Semua para pekerja, kata dia, mengeluh dan sempat berhenti bekerja karena pembayaran gaji meraka belum terbayarkan oleh pihak kontraktor.
Namun Hingga saat itu, para pekerja yang diketahui sebagian masyarakat desa setempat sepakat untuk mogok bekerja.
“Sebenarnya sebagian pekerja warga disini juga, sebagian dibawa dari Palu, saya bisa tahu karena rumah saya disewa dijadikan kantor direksi perusahaan itu dan saya juga disuruh jaga alat disini. Tapi dijanjikan akan dibayar dan akan kembali bekerja. Tapi sampai sekarang tidak ada juga datang kesini, tidak tahu kapan kembali bekerja” bebernya kepada trilogi.co.id.
Dilokasi proyek pembangunan jembatan yang menghubungkan dua Kecamatan di Kabupaten Sigi itu yakni Kecamatan Nokilalaki dan Kecamatan Palolo, terlihat sepi dari para pekerja. Tidak ada aktifitas proyek sedikit pun.
Hanya saja terlihat sebua alat berat jenis Exavator PC 200 dan mesin molen sedang diparkir dilokasi. Padahal dalam rancangan sebelumnya, proyek ini digadang-gadangkan rampung pada akhir bulan Desember ini.
Dilokasi pekerjaan terlihat, pihak kontraktor pelaksana baru mengerjakan pondasi Abutment jembatan, dan juga masih dalam tahap perakitan tulang beton.
Hingga saat ini, hasil analisa dilapangan bobot volume pekerjaan tersebut diperkiakan belum mencapai 50 persen dari rencana awal, meskipun masa berakhirya kontrak pada proyek itu pertanggal 31 Desember mendatang.
Hasil riset Trilogi.co.id, paket ini dihelat Dinas Kimpraswil wilayah provinsi Sulteng, dengan Kegiatan pelaksana preservasi dan peningkatan kapasitas jalan Nasional, dengan Nomor kontrak HK. 02.03.05/Kontrak/JBT-GTNG/PPKS02/SKPD-TP/2018.
Paket tersebut Pembangunan jembatan gantung tongoa, dengan Panjang 122 Meter. Dengan nilai Kontrak sebesar Rp1.791.053.000, dari Pagu sebesar Rp2.251.348.000, yang dikerjakan oleh CV Karsa Membangun. Kini proyek tersebut terancam kritis.
Meskipun empat bulan lalu, dilokasi ini sempat dijadikan kegiatan seremoni ground breaking peletakan batu pertama oleh Bupati Sigi Moh Irwan Lapatta yang didampingi Wakil Ketua Komisi V DPR RI, H. Muhidin M. Said, Ketua DPRD Sigi Moh Rizal Intjenae dan Kepala BPJN Wilayah XIV Palu Ir. A. Satrio Utomo.
Semua pihak ketika itu berharap, proyek yang tujuan nawa cita pembangunan infrastruktur yang menjangkau wilayah-wilayah terpencil ini cepat terealisasi sesuai dengan rencana sehingga cepat dirasakan oleh masyarakat dan menggerakan ekonomi. Kini proyek awang-awang itu, kembang kempis.
Menanggapi hal tersebut, Kasatker SKPD-TP Dinas Kimpraswil Provinsi Sulteng, Rahmudin Loulembah, ketika dikonfirmasi kemarin, mengakui keterlambatan pada pengerjaan proyek tersebut.
Dirinya menampik, jika keterlambatan itu diakibtkan kelalaian pihak kontraktor pelaksana.
“Oh iya ada keterlambatan pengiriman rangka jbt gantungnya karena menunggu pengadaan rangka oleh ppk pengadaan dikementrian pupr baru hari ini bisa diberangkatkan barangnya. untuk pekerjaan lanjutan butuh angkurnya yg dikirim bersama rangkanya untuk dicor diabutmennya makanya masih terhenti pekerjaan,” katanya melalui pesan singkat via aplikasi whatsup, sembari menambahkan jika progresnya sudah mencapai lima persen per akhir November dan masih sesuai rencana.
Proyek pembangunan jembatan gantung Tongoa yang dibiayi oleh APBN Kemetrian PUPR yang dikerjakan oleh CV Karsa Membangun, ternyata dilakukan tender terpisah di masing-masing satker. Untuk pembangunan jembatan dan pemasangan, dianggarkan senilai Rp1.791.053.000 melalui Satker SKPD-TP dan PPK-S 02, sementara pengadaan rangka jembatan ditender melalui Satker dan PPK di Kementrian PUPR. Hal ini dikemukakan Rahmudin ketika dikonfirmasi kemarin.
“Pengadaan di jakarta, kontrak kita hanya pengangkutan dan pemasangan. Terlambat karena ada pekerjaan pengecoran angkur (bobotnya cukup besar) yg blm bisa dilakukan karena barangnya baru bisa dikirim hari ini, kalo sesuai jadwal pertengahan nopember sdh tiba dilokasi jadi keterlambatan bukan kesalahan kontraktor tapi barangnya yg blm ada,” katanya.
Sebelumnya Alirman M Nubi yang memangku jabatan sebagai PPK-S 02 ketika dikonfirmasi untuk kesekian kalinya, selalu menutup diri rapat-rapat untuk tidak berkomentar terkait dengan proyek yang ditanganinya kembali terancam kritis.
Meskipun berkali-kali diupayakan dikonfirmasi, pria kelahiran Makasar itu, masih memilih bungkam sampai berita ini diterbitkan.
Dihubungi terpisah Wakil Ketua Komisi V DPR RI, H. Muhidin M. Said, ketika dikonfirmasi terkait dengan dengan penganggaran untuk pembangunan proyek nawa cita infrastruktur wilayah terpencil di Kemetrian PUPR TA 2018 khususnya pembangunan jembatan Tongoa yang dianggarkan secara terpisah, memilih irit komentar dan mengarahkan kami untuk mendatangi pihak Balai.
“Klu tehnisnya, keuangan saya tdk ikut campur itu urusan Pemerintah, Kementerian yg saya perjuangkan bagaimana jembatan gantung itu dibangun di Sulteng, di tempat yg membutuhkan tks,” singkatnya kepada trilogi.co.id.
Hasil riset trilogi.co, proyek pembangunan jembatan gantung Tongoa di Kabupaten Sigi, di kerjakan oleh CV Karsa Membangun, dengan nilai penawaran ketika itu sebesar Rp1,791.053.000, dari HPS senilai Rp2.251.340.000, yang diikuti sebanyak 101 perusahaan peserta tender.
Pada proses tersebut, dari 101 perusahaan peserta tender hanya 7 perusahaan yang memasukan harga penawaran. CV Karsa Membangun dengan NPW 03.341775.9-831.000, diketahui berkantor dialamat dijalan Bundaran Kota, Kelurahan Bantaya, Parigi, Kabupaten Parimout.
Proyek pembanguna jembatan gantung Tongoa yang terancam kritis adalah salah satu dari kesekian proyek yang ditangani keduanya terancam kritis. Sebelumnya proyek APBN TA 2018 yang telah menggerus keuangan Negara sebanyak miliaran itu juga diwarnai kritis.
Berdasarkan ruas jalan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah melalui Kepmen PUPR 248/KTSP/M/2015, untuk Satker SKPD-TP Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah melalui PPK S-02, ruas koridor Tompe-Pantoloan-Dalam Kota Palu-Ampera-Batas Sulbar, panjang ruas mencapai 161,72 Kilometer dari total keseluruhan jalan nasional sepanjang 3.870 Kilometer yang terbagi 2.370 Km di Sulawesi Tengah, dan 1500 di Sulawesi Tenggara.
Untuk ruas yang ditangani PPK S-02 Alirman M Nubi dibawah naungan Kasatker Rahmudin Loulembah, untuk Koridor Tompe-Pantoloan-Dalam Kota Palu-Ampera- Surumana Bts Sulbar Tahun Anggaran (TA) 2018 ini ada tiga paket kegiatan yang dianggarkan Pemerintah yang di biayai oleh APBN, berikut kami beberkan hasil riset trilogi.co.id sederet paket yang masuk kategori kritis dan terancam mandek, diantaranya.
- Penggantian jembatan Pantoloan yang dikerjakan oleh PT Joint Indonesia, dengan nilai kontrak sebesar Rp3.979.378.000,
- Penggantian jembatan Torate cs, yang dikerjakan oleh PT Mitra Aiyangga Nusantara, dengan nilai kontrak sebesar Rp14.900.900.000
- Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota Palu-Ampera-Surumana, yang dikerjakan oleh PT Vertikal Tiara Manunggal, dengan nilai kontrak sebesar Rp5.605.147.000.
Proses lelang proyek pemerintah memerlukan perombakan total. Aneka macam “Permaian” terjadi sehingga banyak proyek menjadi terlantar.
Bukti terbaru untuk kesekian kalinya pembangunan jembatan gantung Tongoa di Satuan Kerja (Satker) SKPD-TP Dinas Kimpraswil Provinsi Sulteng.
Digembar-gemborkan akan rampung sebelum masa berakhirnya, proyek miliaran itu sudah pasti meleset dari tengat.
Pencairan dana awal untuk proyek itu, 4 bulan setelah permasalahan-permasalahan tiba. Pemerintah diminta untuk berupaya membongkar berbagai indikasi kecuranagn pada sejumlah proyek yang tak mengalami kemajuan berarti pada ruas ini.
Beberapa proyek infrastruktur jalan dan jembatan terancam tersendat akibat buruknya perencanaan dan pengawasan terhadap pihak pelaksana di lapangan.
AUDIT TOTAL INFRATSRUKTUR
Langkah Pemerintah dan aparat penegak hukum saat ini ditantang oleh sederet proyek-proyek kontruksi diatas tanah yang dibiayai oleh APBN di Sulawesi Tengah.
Proyek-proyek yang telah menggerus keuangan Negara itu terancam kritis adalah antisipasi yang terlambat.
Kritisnya sejumlah proyek yang ditangani oleh PPK-S 02 dibawah naungan Satker SKPD-TP Dinas Kimpraswil itu, tentunya bisa dihindari jika audit dan evaluasi menyeluruh dilakukan lebih awal.
Kurangnya pengawasan dan tidak selektif memilih rekanan menjadi faktor penyumbang terlambatnya sejumlah proyek.
Mencari jalan berlubang dan sebagian pembangunan jembatan seharusnya bukan pekerjaan sulit. Tapi pada ruas koridor yang di tangani keduanya ini justru begitulah adanya. Sejumlah masayarakat, setempat, membenarkan hal ini.
Kini publik menunggu Pemerintah dan aparat hukum di Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyikapi kejadian ini. Akankah aparat hukum serius menyikapi informasi ini ?. Kita tunggu kabar selanjutnya.
