Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bantu anggaran Rp10 Miliar pembebasan lahan warga untuk kepentingan pembangunan jembatan Palu IV, di Kelurahan Lere, Kota Palu. Alokasi itu akan dilakukan melalui APBD-P tahun 2021.
Pada pertemuan antara Pemerintah Kota Palu dengan Gubernur Sulawesi tengah, Walikota Palu, Hadianto Rasyid yang didampingi Wakil Walikota dr Reny Lamadjido, Asisten I dan Kepala Bappeda Kota Palu, melaporkan rencana pemulihan secara umum dampak bencana yang ada di wilayah Palu.
Baca Juga : Rekontruksi Jembatan Palu IV Senilai Rp325 Miliar, Mengalami Hambatan Lahan
Salah satunya terkait pembebasan lahan warga Kampung Lere, untuk kepentingan pembangunan jembatan Palu IV.
Politisi partai Hanura itu mengatakan jika saat ini Pemerintah Kota Palu kesulitan anggaran sehingga butuh dukungan alokasi dana untuk pembebasan lahan pembangunan jembatan Palu IV.
“Untuk pembebasan tanah jembatan IV sebesar Rp10 miliar” singkat Hadianto.
Baca Juga : KEMENTRIAN PUPR AKAN BANGUN KEMBALI JEMBATAN PALU IV
Lalu Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura, mengaku siap membantu melalui APBD-P Tahun 2021, sesuai permintaan Pemerintah Kota Palu untuk kepentingan percepatan rehab rekon pascabencana.
“saya minta tahun 2021 harus kita selesaikan pemulihan bencana” singkatnya, sembari menambahkan ucapan terima kasih atas langkah yang sudah dilakukan dan percepatan pelaksanaan rehab dan rekonstruksi di Kota Palu.
Sebelumnya diberitakan Proyek rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana untuk pembangunan jembatan Palu IV mengalami hambatan, terutama terkait dengan pembebasan lahan. Padahal, anggaran pembangunan jembatan senilai Rp325 Miliar tersebut sudah tersedia di DIPA Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Baca Juga : PJN I Preservasi Jalan 648,54 Kilometer Demi Kelancaran Jalur Logistik
Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Marga, melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah berencana akan membangun kembali Jembatan Kuning yang hancur akibat gempa dan tsunami pada tahun 2018 silam.
Hal ini dikatakan oleh Kepala BPJN Sulteng, Muhamad Syukur, melalui Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I, Andri Irfan Rifai, membeberkan bahwa untuk kesiapan anggaran pembangunan jembatan kuning Palu sudah tersedia, hanya saja, tinggal menunggu lahan siap dari Pemerintah Daerah.
“Kesiapan kita sudah 100%, kebutuhan hanya lahan yang ditunggu, kalau itu sudah selesai , maka pemerintah kota atau pemerintah daerah akan mengeluarkan surat pernyataan lahan siap dan pihak JICA Jepang akan langsung proses,” kata Irfan secara singkat, saat pertemuan di kantornya belum lama ini.
Rencananya pembangunan jembatan dengan bentang sepanjang 250 meter itu, sedikit mengalami pergeseran kearah selatan dari posisi bangunan abutmen jembatan lama. Dan dibangun menggunakan metode teknologi tahan gempa serta mengurangi energi tsunami.
Pada pemeberitaan Trilogi pada 19 Juni 2019 silam, berdasarkan rilis dari Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Sugiyartanto, mengatakan anggaran rekonstruksi Jembatan Palu IV atas bantuan dari Pemerintah Jepang melalui JICA senilai 2,5 miliar yen atau sekitar Rp325 miliar.
Penandatanganan Perjanjian Hibah antara Kementerian PUPR dan JICA tersebut juga telah dilakukan oleh Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto dan Kepala Kantor Perwakilan JICA Indonesia Shinichi Yamanaka di Jakarta, pada bulan Juni 2019 lalu.