TRILOGI, PALU – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulteng melalui Subdit III Tipidkor Polda Sulteng terus melakukan penyelidikan dugaan korupsi pembebasan lahan program Nasional Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kabupaten Morowali, yang diduga menyeret nama bekas Bupati Morowali, Anwar Hafid.
“ Anwar Hafid memang periksanya nanti di Bungku, karena data semua disana,” kata Kasubdit III Tipidkor Polda Sulteng, AKBP Teddy Salawaty kepada Trilogi.co, Kamis (06/09/2018).
Sehubungan dengan adanya sejumlah informasi terkait pemeriksaan terhadap bekas bupati Morowali dua periode ketika menyambangi kantor Mapolda Sulteng, Senin 27 Agustus lalu, kata Teddy, saat ini pihaknya telah menjadwalkan kembali pemeriksaannya dan dilakukan di wilayah Kabupaten Morowali dengan alasan jika semua data dokumen terkait persoalan tersebut berada di Bungku.
“ Dia kesini mo diperiksa, tapi alasan data ada disana (di Bungku). Jadi kita sudah jadwalkan disana. Anggota sudah empat hari disana. Sabtu saya ke Bungku, untuk periksa hal yang lain,” tegas Mantan Kasubdit Indag Polda Sulteng itu, sembari menambahkan, jika lidik berkembang terus.
Sebelumnya Ketua DPW Partai Demokrat itu terpantau oleh media datang menyambangi Mapolda Sulteng pada Senin 27 Agustus lalu. Anwar Hafid yang saat itu memakai kemeja biru, tiba di Mapolda Sulteng sekitar pukul 08.10 Wita, dan langsung memasuki ruang penyidik Subdit III, Ditreskrimsus Polda Sulteng.
Informasi yang berhasil diperoleh awak media ketika itu, Anwar Hafid mendatangi Polda Sulteng, untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi biaya pembebasan lahan KTM, yang berlokasi di Bungku, Kabupaten Morowali. Proyek yang bernilai Puluhan Miliar rupiah itu, saat ini diduga mangkrak, padahal biaya pembebasan lahan seluas 300 Ha yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali itu, sudah dikucurkan.
Diketahui, ketika itu terkait dengan pembebasan lahan harga tanah yang dibebaskan tahun 2009 itu senilai Rp6.000 per meter. Sebelumnya, masyarakat sempat meminta agar dibayar Rp15 ribu per meter. Yang dilakukan tim pengadaan tanah yang diketuai mantan Sekda Morowali kala itu Sahril Ishak.
Dari penesuluran Trilogi.co, dari beberapa sumber terkait KTM merupakan program Nasional pada Tahun 2009 silam, dimana Kabupaten Morowali terpilih sebagai salah satu daerah yang mendapatkan KTM itu, termasuk Kabupaten Poso, Tojo Una-Una (Touna), Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai. Tujuan KTM adalah untuk membuat Kota Baru sebagai bagian dari program transmigrasi yang ada di beberapa desa se-Kabupaten Morowali yakni, Desa Lanona, Bahoea Reko-reko, Wosu, namun kawasan KTM ditempatkan di Desa Bahomohoni dan Bente karena kedua desa tersebut berdekatan dengan pusat perkantoran Bumi Fonuasingko.
Terpisah, Anwar Hafid saat dilakukan konfirmasi terkait rencana pemeriksaan dirinya yang sudah dijadwalkan oleh pihak Tipidkor Polda Sulteng beberapa hari lalu, melalui sambungan telfon di nomor ponsel pribadinya tidak tersambung. Saat itu nomor ponselnya sedang tidak aktif. Sampai berita ini diterbitkan Anwar Hafid belum dapat dihubungi.
I want to be your baby girl http://prephe.ro/Bdsn