Tahun 2023 program BSPS di Sulawesi Tengah menyasar 2,428 masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Program itu demi mewujudkan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di sejumlah daerah.
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menyalurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS dengan masing-masing penerima senilai Rp20 juta bagi 2,428 Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat yang saat ini menghuni rumah tidak layak huni (RTLH).
Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah, Erpika Ansela Surira, mengatakan sesuai Surat Keputusan (SK) Dirjen Perumahan, bahwa program BSPS Tahun 2023 ini untuk Sulawesi Tengah akan menyasar sebanyak 2.428 unit rumah yang akan dibedah secara swadaya.
Menurutnya untuk program BSPS kali ini, BP2P Sulawesi II akan fokus dalam mengurangi jumlah RTLH di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah untuk mewujudkan hunian layak bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan.
“Data verifikasi yang sudah lolos ada sekira 2,428 kepala keluarga penerima manfaat BSPS. Akan tetapi, jumlah itu masih akan bertambah karena proses verifikasi calon penerima bantuan saat ini masih berjalan. Bulan Maret lalu kita sudah laksanakan program BSPS ini !.” kata Erpika Ansela Surira kepada Trilogi Rabu 17 Mei 2023.
Erpika menjelaskan, penerapan Program BSPS tersebut dilakukan dengan skema padat karya tunai untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Caranya dengan mempekerjakan pemilik rumah untuk membangun rumahnya atau dan rumah warga sekitar penerima manfaat BSPS.
“Alokasi anggaran Program BSPS Rp 20 juta per unit rumah. Nantinya masyarakat yang menerima bantuan tersebut untuk biaya material sebesar Rp 17,5 juta dan upah tenaga kerja sebesar Rp2,5 juta. Saat ini sudah berjalan. Penerima manfaat semuanya mendapat pendampingan untuk memanfaatkan bantuan anggaran itu sesuai peruntukannya,” jelasnya.
Anggaran program BSPS ini, tambah Erpika, nantinya melalui proses Bank penyalur kemudian di transfer langsung ke rekening masing-masing penerima manfaat lalu kemudian dengan pendampingan fasilitator dana tersebut digunakan untuk kebutuhan belanja material dan upah tukang.
“Jadi itu ada tim pendamping untuk verifikasi penerima bantuan agar tidak ada penerima yang ganda. Program ini juga dilibatkan secara langsung para penerima bantuan, toko penyalur bahan bangunan serta TFL sebagai pendamping ” tambahnya.
