SDM UNGGUL, LUARAN HARUS SESUAI STANDAR PASAR KERJA

JOKOWIDODO, menjadikan pengembangan sumberdaya manusia sebagai salah satu prioritas di periode kepemimpinannya, 2019 – 2024. Agenda ini sangat relevan dengan tuntutan menjadi sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi.

Pricewaterhouse Cooper (PwC)

memprediksi di tahun 2045, Indonesia akan menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi ke 5 dunia yaitu sebesar $ 7,4 triliun US, setelah China, India, Amerika Serikat dan Brasil, atau meningkat sekitar 7 kali dari tahun 2018. Karena itu “SDM unggul, Indonesia Maju” menjadi salah satu konteks yang menonjol dalam meperingati hari kemerdekaan RI ke 74.

Oleh : Dr. Ir. Hasanuddin Atjo, MP/ Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah

Menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana konten SDM unggul, Indonesia maju yang dimaksud. Pengangguran Terbuka dan Pasar Kerja
Data BPS nasional menunjukkan bahwa angka pengannguran terbuka tahun 2018 relatif tinggi, sekitar 5,34 persen atau sekitar 7 juta orang.

Dunia industri dan dunia usaha (DIDU).

Pasar kerja menuntut kriteria yang semakin ketat terhadap syarat untuk diterima. Terlebih lagi di era Industri 4.0, konsepnya cenderung mengurangi jumlah tenaga kerja fisik, karena dapat digantikan oleh tenaga kerja robotic.

Masuknya pradaban baru industri 4.0 yang berorientasi digital ini, di satu sisi mendistrupsi bisnis yang lama, tetapi melahirkan bisnis yang baru. Berbagai transaksi telah digantikan oleh sejumlah aplikasi sehingga mengurangi tenaga di sejumlah lembaga keuangan, jasa pengantar surat dan dokumen, jasa pembayaran lainnya.

Berkembangnya teknologi aplikasi juga membuka kesempatan dan lapangan kerja baru seperti jasa angkutan, pembayaran, pembelian dan jasa pengantaran sampai usaha membersihkan rumah tangga sekalipuni. Inilah menjadi salah satu sebab mengapa angka penganguran SMK dan universitas cenderung meningkat, karena lamban beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat.

Harapan Baru

Pemerintah terus berusaha meningkatkan mutu luaran pendidikan dengan berbagai regulasi, diantaranya Inpres nomor 9 tahun 2016, tentang revitalisasi pendidikan vokasi. Inpres ini dipandang penting untuk menyesuaikan kualitas luaran dengan tuntutan pasar kerja yang terus meningkat.

Namun inpres ini, dinilai oleh sebahagian kalangan belum memberikan dampak seperti yang diharapkan, terutama di wilayah timur. Sejumlah faktor menjadi penyebab, diantaranya kekurangan tenaga pendidik, terbatasnya infrastruktur utama dan penunjang, serta belum fokusnya kompetensi keahlian yang akan dihasilkan.

Karenanya, pengembangan SDM menjadi prioritas utama Jokowi-Mar'uf, periode 2019 -2024. Konsep pengembangan SDM 2019-2024 dilakukan secara utuh dari hulu ke hilir. Pemerintah akan memetakan semua ibu hamil, pendidikan, sebagian besar pengangguran merupakan lulusan SMA (27,57%), SMK (24,74%) dan universitas sekitar (10,42%).

Bahkan tingkat pengangguran dari SMK dan universitas terus mengalami tren kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Di tahun 2018, peningkatan pengangguran lulusan Universitas mencapai 17,9%, sementara lulusan SMK hampir 7%, yang dihitung dari tahun 2015. Kondisi ini Berdasarkan struktur diperparah lagi oleh tuntutan pasar kerja, agar dapat diberi perhatian mulai kesehatan janin, asupan gizi sampai kepada pengetahuan ibu terhadap kesehatan anak.

Pendidikan dasar lebih ditekankan kepada pendidikan budi pekerti dalam rangka pembentukan attitude atau karakter. Budaya antri, tertib dan kerjasama menjadi salah satu fokus di pendidikan karakter itu. Selanjutnya di Pendidikan menengah akan ditekankan kepada pembentukan skill sesuai tuntutan era industri 4.0.

Karenanya pengembangan Pendidikan vokasi SMK dan Diploma menjadi salah satu prioritas untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Selanjutnya kelembagaan yang menangani ketenagakerjaan seperti Nakertrans akan melakukan Pendidikan Rescale dan Upscale bagi sejumlah luaran yang masih memerlukan peningkatan kapasitas sesuai tuntutan perubahan.

Sulawesi Tengah dan Pendidikan Vokasi

Presiden Jokowi di bulan Agustus 2019 membuat dua keputusan penting yaitu, pertama, keputusan pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Kedua Pepres 55 tentang Kendaraan bermotor bertenaga baterai. Kedua keputusan ini dipandang oleh sejumlah kalangan memberi keuntungan bagi Sulawesi Tengah, bila dapat dimanfaatkan dan dikelola secara baik.

Pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur akan berdampak terhadap kebutuhan produk Precast (pracetak dan pratekan) seperti tiang pancang, balok, partisi dan lain-lain yang terbuat dari beton. Sulawesi Tengah kaya akan material itu, sehingga diharapkan daerah ini tidak lagi mengirim raw material tetapi dalam bentuk produk jadi. Tidak hanya itu, kebutuhan pangan terutama protein dan karbohidrat juga menjadi peluang yang harus diantisipasi.

Demikian pula halnya dengan kebutuhan tenaga kerja untuk perhotelan, restoran sampai kepada tenaga paramedis. Saat ini di PT IMIP, Indonesia Morowali Industries Park sedang dibangun pabrik baterai Lithium terbesar di dunia dengan Investasi sekitar 56 triliun rupiah.

Kesemuanya ini tentunya merupakan pasar tenaga kerja yang potensial bagi Sulawesi Tengah. Pengembangan pendidikan Vokasi, khususnya SMK juga telah mejadi perhatian Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola. Saat ini jumlah SMK di Sulawesi Tengah 187 sekolah terdiri dari SMK negeri 103 sekolah dan SMK swasta 84 sekolah.

Pengalihan kewenangan di sektor Pendidikan menengah ke Provinsi berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentunya menimbulkan tantangan tersendiri. Melalui Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah, tanggal 19 Agustus 2019 bertempat di Bappeda Sulawesi Tengah, dilaksanakan rapat koordinasi revitalisasi Pendidikan vokasi, khususnya SMK yang menghadirkan seluruh stakeholders terkait tingkat Provinsi dan Kabupaten-Kota.

Rekomendasi yang disampaikan kepala Bappeda, Hasanuddin Atjo dalam rapat koordinasi tersebut antara lain Pengembangkan Pendidikan SMK harus berdasarkan kebutuhan pasar. Karena itu pengembangan SMK difokuskan kepada kompentensi keahlian yang berkaitan dengan Industri tambang logam dan non logam; Industri Pangan termasuk Perikanan, Padi dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan serta Kehutanan; Industri Pariwisata terutama terkait kompetensi perhotelan dan tataboga.

Kesemua ini tentunya memerlukan proses. Diakhir paparannya kepala Bappeda merekomendasikan kiranya Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah segera melahirkan roadmap atau peta jalan terkait dengan revitalisasi Pendidikan vokasi, utamanya dikaitkan dengan dampak dari dua keputusan penting Presiden Jokowi yaitu pindahnya Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan serta Pepres nomor 55 tahun 2019 tentang kendaraan bermotor bertenaga baterai. ***