Dituding minim kontribusi di wilayah operasi tambang, tiga Gubernur di Sulawesi menolak perpanjangan izin kontrak karya PT Vale Indonesia Tbl (INCO). Lantas Siapa pemegang dan pengendali Saham Vale Indonesia ?.
Entitas induk Perseroan adalah Vale Canada Limited dan entitas pengendali utama adalah Vale S.A. (Vale), sebuah perusahaan publik yang didirikan berdasarkan hukum Republik Federal Brasil.
Terhitung sejak 31 Desember 2014 hingga saat ini, tidak terdapat perubahan dalam susunan pemegang saham utama Perseroan.
Pemegang saham utama Perseroan adalah VCL, yang dimiliki sepenuhnya oleh Vale S.A, yang berkedudukan di Praia de Botafogo, 186-Botafogo, Rio de Janeiro, Brazil. Modal perusahaan Vale S.A. per 31 Desember 2021 lalu, terdiri dari 5.132.458.410 saham biasa dan dua belas saham emas (golden shares) yang dimiliki Pemerintah Brazil.
Kedua belas saham emas tersebut berhak atas veto terhadap beberapa hal, seperti perubahan nama, lokasi kantor pusat, dan tujuan perusahaan terkait aktivitas tambang.
Dengan demikian Vale S.A. menjadi Pemegang Saham Pengendali atas Perseroan, karena melakukan pengendalian langsung maupun tidak langsung.
Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia
Periode semester pertama tahun 2022 PT Vale Indonesia Tbk (INCO) meraih kinerja baik dengan membukukan pendapatan senilai US$ 564,53 juta, naik 36,05% dari realisasi pendapatan di semester pertama 2021 sebesar US$ 414,94 juta.
INCO CHART by Trading View
Kenaikan pendapatan INCO di periode pertama terutama didorong oleh kenaikan harga jual rata-rata alias average selling price (ASP) nikel sebesar 54,6% menjadi US$ 20.899 per ton. Di sisi lain, volume penjualan nikel matte INCO mengalami penurunan sebesar 12,0% menjadi 27.013 di enam bulan pertama 2022.
Capaian pendapatan INCO sepanjang enam bulan pertama itu disampaikan oleh analis Mirae asset, Juan Harahap, yang dilansir dari Kontan. Realisasi ini juga mencerminkan 54,9% proyeksi Mirae Asset dan 47,2% proyeksi konsensus.
Dari sisi bottomline, emiten produsen nikel matte ini membukukan laba bersih US$ 150,45 juta sepanjang enam bulan pertama 2022. Angka ini melesat 155,93% dari realisasi laba bersih pada periode yang sama tahun lalu yang hanya US$ 58,78 juta.
Juan menilai, realisasi tersebut berada di atas perkiraan Mirae Asset, yakni pada run-rate 77,5%. Tetapi, laba bersih ini sejalan dengan proyeksi konsensus yakni pada 53,3% run-rate. Namun, patut diperhatikan bahwa INCO mencatatkan penurunan margin akibat naiknya harga komoditas energi seperti batubara dan High Sulphur Fuel Oil (HSFO).
“Karena pembangunan kembali proyek tanur 4 telah selesai, kami memperkirakan INCO akan membukukan angka operasional yang lebih kuat di paruh kedua 2022, dengan produksi total 65.000 ton nikel pada 2022,” tulisnya dalam riset.
3 Gubernur di Sulwesi Menolak Perpanjangan Izin Kontrak Karya INCO
Tiga Gubernur di Sulawesi sepakat menolak perpanjangan izin lahan kontrak karya PT Vale TBK (INCO) karena dituding minim kontribusi ke daerah.
Pernyataan tiga kepala daerah itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Vale di komisi VII DPR RI, yang dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura bersama Sekjen dan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Kamis 8 September kemarin.
Dalam RDP itu tiga Gubernur meminta konsesi lahan INCO agar dikembalikan ke masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) provinsi dan kabupaten/kota.
DI Sulawesi Selatan, keberadaan PT Vale masih minim kontribusi bagi pendapatan daerah dan termasuk masalah lingkungan hidup diwilayah operasi tambang.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman menuturkan, keberadaan PT Vale masih minim kontribusinya di Sulawesi Selatan termasuk dalam lingkungan hidup, pendapatan daerah dan lainnya.
“Yang dilakukan PT Vale kurang optimal dalam memberikan kontribusi 1,98 persen pendapatan ke Pemprov sehingga kami memandang tidak ada opsi untuk perpanjangan kontrak karya bagi mereka,” kata Andi Sudirman.
Menurutnya, jika konsesi lahan Vale dapat dikelola oleh BUMD, akan siap untuk mengontrol kesejahteraan masyarakat. Ia mengatakan, pihaknya mempertahankan bukan karena gubernur. “Atau punya kepentingan, tidak, tetapi ini bisa dikontrol oleh seluruh rakyat,” katanya.
Andi Sudirman menegaskan, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat langsung.
“Kita tidak boleh menjadi penonton di wilayah sendiri, kita harus berdaulat di wilayah sendiri, bagaimana memperjuangkan hak-hak masyarakat,” kata dia.
Ketegasan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman itu, juga di amini oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi dan Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura yang juga menolak perpanjangan izin kontrak karya.
Mereka mengatakan, konsensi bisa diberikan kepada perusahaan daerah jadi ini sudah tidak panjang.
“Sehingga masyarakat menikmati hasil kekayaan kita yang diberikan dari Allah,” jelasnya.
