Rumah masih menjadi kebutuhan dasar yang harus di penuhi bagi setiap orang, di Provinsi Sulawesi Tengah terdata masih banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR yang belum terjangkau untuk memiliki rumah layak huni.
Dengan begitu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementrian PUPR melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan BP2P Sulawesi II kembali melanjutkan program peningkatan hunian layak bagi masyarakat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS.
Pelaksanaan program BSPS ini merupakan wujud nyata upaya pemerintah untuk menjawab tantangan dan kendala pembangunan perumahan di Sulawesi Tengah.
Berdasarkan data yang diperoleh Trilogi, untuk tahun anggaran 2023 ini Kementrian PUPR melalui BP2P Sulawesi II akan meningkatkan hunian layak bagi 3.070 unit rumah yang ada di Sulawesi Tengah yang tersebar di 13 Kabupaten dan 1 Kota melalui program BSPS.
Dari total 3.070 unit rumah yang akan di tingkatkan menjadi hunian layak melalui program BSPS ini, diantaranya Kabupaten Donggala sebanyak 178 unit, Kota Palu sebanyak 102 unit, Kabupaten Sigi sebanyak 504 unit, Kabupaten Poso 51 unit, dan Kabupaten Morowali Utara sebanyak 49 unit.
Selanjutnya Kabupaten Morowali sebanyak 175 unit, Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 160 unit, Kabupaten Banggai Laut sebanyak 63 unit, Kabupaten Banggai 50 unit, Kabupaten Tojo Una-Una sebanyak 368 unit, dan Kabupaten Buol sebanyak 169 unit, Kabupaten Toli-Toli sebanyak 49 unit, dan Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 637 unit.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P Sulawesi II) Bakhtiar mengatakan, program BSPS merupakan bantuan stimulan yang diberikan pemerintah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang rumahnya tidak layak huni.
“Dengan dana BSPS yang diberikan, mereka diharapkan berswadaya membangun rumahnya menjadi lebih layak huni,” kata Bakhtiar saat mendampingi Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR RI di Kabupaten Morowali, Rabu 4 Oktober 2023.
Bakhtiar menambahkan, setiap rumah yang memperoleh bantuan program BSPS ini mendapatkan alokasi peningkatan kualitas rumah sebesar Rp20 juta/unit, yang terdiri dari Rp17,5 juta untuk bahan material dan Rp2,5 juta untuk upah pekerja.
