Dituding mengada-ada dalam memaparkan anggaran pendidikan menggunakan sumber Google dalam debat kedua Pilgub Sulteng yang digelar akhir pekan lalu, ketua tim relawan Cudi – Ma'mun dari Partai Nasdem berikan jawaban yang menohok.
Pasangan Cudi – Ma'mun mengklaim jika data soal anggaran pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020 yang dipaparkan dalam debat kedua itu adalah benar. Hal ini diakui oleh anggota komisi II DPRD provinsi Sulawesi Tengah dari partai Nasdem, Yahdi Basma, melalui rilis yang diterima Koran Trilogi Senin 16 November 2020.
Menurutnya data refrensi anggaran pendidikan yang dipaparkan itu memang hanya 9,07 persen berdasarkan peraturan gubernur nomor 29 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 22 tahun 2019 tentang rencana kerja pemerintah daerah provinsi Sulteng tahun 2020. Termasuk bahwa alokasi anggaran untuk urusan pendidikan hanya sebesar Rp402. 123.433.142 atau 9,07% dari total APBD Sulteng pada tahun 2020 yakni sebesar Rp4.431.145.660.206.60.
Dalam rilis itu juga disebutkan pada tabel 3.3 halaman II-15 dengan judul tabel : Realisasi APBD Per Urusan/OPD Provinsi Sulawesi Tengah TA 2020, tepatnya di huruf A. Urusan WajibTerkait Dengan Pelayanan Dasar, angka 1. Dinas Pendidikan, tercantum di kolom ke-3 : angka Rp 402.123.433.142, di Peraturan Gubernur aquo.
Berdasarkan angka inilah, tulis Yahdi Basma, yang secara verbal disebut oleh calon gubernur paslon nomor urut 02 Rusdy Mastura dalam debat putaran kedua dengan mengulang-ulang frasa jika anggaran pendidikan di provinsi Sulawesi Tengah hanya 9 % lebih.
Selanjutnya juga, dalam rilis itu dijelaskan bahwa dari data yang dipaparkan melalui sarana mesin pencari Google, Yahdi Basma menilai sebagai tools bagi publik untuk memperoleh hak atas informasi, juga sarana bagi Negara dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi.
Hal ini menurut dia Untuk membuka data kuantitatif progres urusan pendidikan di semua daerah se Indonesia, cukup dengan buka laman resmi milik Kemendikbud : http://npd.kemdikbud.go.id saja. Bisa menjadikan laman resmi milik institusi pemerintahan sebagai sumber data, tentu adalah tindakan logik & verifikatif. Dan itu yang dilakukan oleh Rusdy Mastura selama ini, termasuk di Debat Publik kedua pada 14 November 2020 lalu.
Selain itu dalam rilisnya, Yahdi Basma menguraikan, jika data Anggaran Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Rp645.617.922.692 atau 14,57 % dari APBD Murni, dan menempati urutan ke-21 dari 34 Provinsi di Indonesia. Hal itu Jika dibandingkan dengan 6 Provinsi yang ada di pulau Sulawesi, maka Sulawesi Tengah berada pada urutan ke-6. Sedangkan Sulawesi Selatan menempati urutan pertama dalam penyediaan anggaran pendidikan yaitu 17,31 % dan menempati urutan ke-9 dari 34 provinsi di Indonesia.
Selanjutnya diikuti oleh Provinsi Gorontalo sebesar 17,17 % urutan ke-2 provinsi di pulau Sulawesi (Urutan ke-10 secara Nasional), disusul Sulawesi Tenggara sebesar 17,15 % (urutan 11 Nasional), Sulawesi Utara 16,92 % (Urutan 13 Nasional), Sulawesi Barat 15,38 % (urutan ke-18 Nasional).
Dari data itu kemudian disimpulkan bahwa Pemprov Sulteng selama ini kurang memprioritaskan urusan pendidikan yang sesungguhnya adalah Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar. Anggaran pendidikan yang disampaikan oleh Paslon No. Urut 1 Hidayat Lamakarate – Bartholomeus Tandigala digalakkan sebesar 37,72 %, itu dikarenakan dengan memasukkan segmen Gaji Pendidik dan Biaya Pendidikan Kedinasan yang besarnya kurang lebih 23,15 % atau sebesar Rp 1,025 Triliun.
Hal Ini justeru menimbulkan argumentasi normatif yang tidak solutif secara politis, karena segmen Gaji & Kedinasan itu nyata sebagai sesuatu yang melekat dalam komposisi penganggaran dan tidak bersentuhan langsung dengan kreatifitas dan inovasi perbaikan praktek dan layanan pendidikan. Apalagi jika kita komitmen pada misi “Sulteng Berdaya Saing dan Sejajar Dengan Provinsi Lainnya”.
Lantas pertanyaannya benarkah dinas pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah kelola dana 1 Triliun lebih tahun 2020 itu ?. Akibat dari kecilnya alokasi anggaran pendidikan Sulteng yang hanya 9,07 % itu, maka terdapat fakta yang diyakini bahwa terjadi Kekurangan Guru SMK sebanyak 2.171 orang, dan guru SMA sebanyak 983 orang
Kemudian terdapat ruang kelas yang rusak Berat dan Ssebanyak 506 ruang kelas, tidak bisa diselesaikan. Dampaknya, potensial kinerja pendidikan Sulteng sangat rendah.
Hal ini dibuktikan dengan posisi Indikator Kinerja Pendidikan yaitu angka Rata-rata Lama Sekolah yang hanya 8,75 tahun (setara belum tamat SMP). Bagaimana mungkin Paslon No. Urut 1 programkan wajib pendidikan 12 tahun (SMA/SMK) sementara pendidikan dasar 9 tahun (tamat SMP) saja belum tercapai ?.
