Formasi ASN 2024
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan pembukaan 26.319 formasi aparatur sipil negara (ASN) untuk tahun anggaran 2024.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam acara Penyerahan Persetujuan Prinsip Kebutuhan ASN di Kantor Kementerian PUPR, pada Jumat, 19 April 2024 lalu.
Jumlah Formasi dan Jenis Posisi
Dari total formasi yang disetujui, sebanyak 6.385 formasi ditujukan untuk calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tenaga teknis, 3 formasi untuk CPNS tenaga kesehatan, dan 19.931 formasi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga teknis.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Kementerian PUPR untuk menyelesaikan manajemen ASN di internal kementerian.
Menurut Menteri Basuki, saat ini Kementerian PUPR masih memiliki sekitar 20 ribu lebih pegawai non-ASN yang perlu mendapatkan kejelasan status.
“Dengan adanya kesempatan ini, kita harus segera menyelesaikan status 20 ribu orang non-ASN yang ada,” ujar Menteri Basuki.
Dukungan Kementerian PAN-RB
Menteri Basuki menyampaikan rasa terima kasih kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang telah menyetujui usulan formasi ini.
“Terima kasih kepada Pak Menteri PAN-RB yang sudah memperhatikan kebutuhan di Kementerian PUPR. Mudah-mudahan dengan penyelesaian ini, kita bisa menerima 6.000 CPNS baru sekaligus menyelesaikan status non-ASN yang ada di Kementerian PUPR pada tahun 2024,” tambahnya.
Prinsip Perekrutan ASN 2024
Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa total usulan formasi ASN Kementerian PUPR yang disetujui mencapai 95,3% dari total 27.609 formasi yang diajukan. Terdapat lima prinsip utama dalam penerimaan ASN tahun 2024 yang disepakati bersama Presiden Jokowi, yaitu:
1. Fokus pada pelayanan dasar tenaga guru dan kesehatan.
2. Mengoptimalkan penyelesaian masalah tenaga non-ASN di internal pemerintah.
3. Merekrut talenta baru melalui seleksi CPNS.
4. Mengurangi rekrutmen jabatan yang terdampak transformasi digital.
5. Mendukung efektivitas kerja IKN Nusantara.
Arahan untuk Eselon I
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga mengarahkan para pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian PUPR untuk mendorong para pegawai non-ASN agar mendaftar formasi PPPK. Hal ini, menurutnya, merupakan bentuk perhatian Kementerian PUPR terhadap status para pegawainya.
Kehadiran Pejabat Kementerian
Acara penyerahan persetujuan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Kementerian PUPR, antara lain Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah, Dirjen Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, Dirjen Bina Konstruksi Rachman Arief Dienaputra, dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna.
Pembukaan formasi ASN tahun anggaran 2024 oleh Kementerian PUPR ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kinerja kementerian dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan di Indonesia.
Dengan disetujuinya 26.319 formasi oleh Kementerian PAN-RB, Kementerian PUPR berkomitmen untuk menyelesaikan status pegawai non-ASN yang ada serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam mendukung pembangunan nasional.
Penguatan SDM ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi percepatan proyek-proyek strategis di berbagai sektor yang dikelola oleh Kementerian PUPR.
Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Sekretariat PPID Kementerian PUPR atau mengakses situs resmi kementerian.
