Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BP2W) Provinsi Sulawesi Tengah, Ferdinan Kana' lo, mengatakan, pihaknya tetap melanjutkan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana alam 28 September 2018 silam.
Menurutnya pihaknya ditugaskan oleh Wakil Presiden melalui Dirjen Perumahan Kementerian PUPR ketika itu, untuk membangun huntap sesegera mungkin bisa terbangun dengan data yang benar.
Diakuinya pembangunan huntap dibeberapa lokasi memang mengalami sedikit perseoalan sehingga memberikan dampak untuk percepatan pembangunan huntap itu sendiri. Namun hal ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar persoalan itu bisa terselesaikan.
“data yang diberikan pemerintah daerah sering berubah-rubah. Kadang besar dan kadang turun lagi, belum lagi persoalan lahan. Kami disarankan oleh KPK agar membangun Huntap sesuai data ril dan diatas lahan yang tidak menimbulkan masalah,” katanya dihadapan sejumlah jurnalis dalam acara konfrensi pers, Senin 1 Februari 2021.
Dia mengatakan pemerintah Kota Palu, Sigi dan Donggala masing-masing memberikan data gelondongan, sehingga butuh verifikasi data yang lebih ril agar pembangunannya tidak mubazir.
“Coba kalau kita bangun tidak sesui data ril, misalnya lebih banyak dibangun ketimbang data kebutuhan yang sebenarnya terus tidak ada yang huni, maka akan menimbulkan masalah dikita yang membangunnya, bukan yang menghuninya,”tegas Ferdinan.
Misalnya data gelondongan dari BPBD Kota Palu sebanyak 8.168, setelah diverifikasi BP2W hanya 1.206 kemudian berdasarkan SK walikota Palu datanya sebanyak 5.758, dan hasil verifikasi hanya 5.051. Sehingga terjadi selisih 707.
“Sedangkan kapasitas Huntap yang akan di bangun di Kota Palu sebanya 4.083 unit dan kita masih kekurangan lahan,”jelas Ferdinan.
Ferdinan yang didampingi Kasatker baru Sahabuddin dan sejumlah PPK menjelaskan bahwa proyek rehab rekon pasca bencana Pasigala termasuk pembangunan Huntap berasal dari dana pinjaman di Bank Dunia.
“Karena ini dana pinjaman di Bank Dunia oleh pemerintah Indonesia, maka kita harus hati-hati betul mempergunakannya sesuai kebutuhan dan tidak boleh ada masalah, termasuk masalah sengketa lahan. Sebab Bank Dunia tidak mau membiayai jika ada masalah. Oleh sebab itu masalah rehab rekon terkhusus pembangunan Huntap bagi masyarakat korban bencana alam Pasigala adalah tanggungjawab kita bersama, termasuk kawan-kawan pers. Mari kita bersinergi demi membangun daerah ini, terkhusus membangun huntap untuk saudara-saudara kita yang kehilangan tempat tinggalnya,” imbaunya.
