Direktorat jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus melakukan akselerasi kemantapan ruas jalan nasional.
Selain mendukung kawasan strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo, juga mendukung produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di NTT.
Menurut Kepala BPJN NTT, Agustinus Junianto, dalam keterangannya disalah satu media lokal di Kupang menjelaskan bahwa yang menjadi prioritas penanganan yaitu dengan fokus menjaga kemantapan jalan yang sudah dibangun.
Pada tahun anggaran 2022 ini, Kementrian PUPR mengalokasikan tidak kurang dari Rp1,2 triliun APBN untuk mendukung ekonomi di NTT. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan sepanjang 1.857.911 kilometer.
“Pada tahun 2022 ini kita mendapatkan anggaran Rp 1.2 Triliun. Anggaran itu kita gunakan untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan Nasional pada empat wilayah, dan pembangunan jalan di Provinsi NTT. Anggaran ini lebih rendah dari tahun 2021 lalu yang sebesar Rp. 2,002 Triliun,” kata Agustinus, seperti dilansir dari Suara Flores.
Agus merinci alokasi anggaran untuk penanganan infrastruktur jalan dan jembatan di tahun 2021, lebih besar dari tahun 2022. Dikarenakan anggaran di tahun 2021 tersebut, BPJN NTT medapat tambahan Dana untuk penanggulangan bencana alam Siklon Tropis Seroja kurang lebih Rp. 400 miliar yang tersebar dibeberapa wilayah NTT.
Agus menjelaskan, di Pulau Flores ada dua Satker untuk menangani pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Diantarnya Satker PJN Wilayah III dan Satker PJN Wilayah IV.
“Untuk wilayah tiga yang meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada, terdapat enam paket kegiatan pemeliharaan, satu paket pembangunan jembatan dan satu paket peningkatan ruas jalan Labuan Bajo – Simpang Nalis – Simpang Jenari – Tanamori dengan total penangan sejauh 25 kilometer dan pembangunan empat unit jembatan sepanjang 175 meter” Bebernya.
Selain itu, kata Agus, BPJN NTT juga melakukan penanganan prioritas untuk ruas jalan Labuan Bajo – Simpang Nalis – Tanamori untuk mendukung Asean Summit yang diagendakan pada tahun 2023 mendatang.
Pembangunan ruas jalan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 116 tahun 2021 untuk penanganan ruas jalan kawasan strategis nasional.
“Total Pagu anggaran untuk pemeliharaan, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III (Satker PJNW III) sebesar Rp. 541.422 Miliar sudah termasuk adminstrasinya,” terangnya.
Sementara alokasi anggaran yang dikelola Satker PJN wilayah IV, yang meliputi penanganan jalan dan jembatan di Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata, terdapat delapan paket Presenvasi jalan dan paket penggantian jembatan di Adonara dengan Total anggaran senilai Rp.96,7 miliar.
Selanjutnya untuk, Satker PJN wilayah II yang meliputi Kabupaten Alor, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Belu, dan sebagian di wilayah Kabupaten Kupang dan Kabupaten Malaka yang masuk dalam wilayah perbatasan Negara, terdapat delapan paket Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan tiga paket paket pembangunan jalan.
“Diantaranya dua paket pembangunan jalan perbatasan sektor barat Nunpo – Inbate – Napan, dan satu paket pembangunan jalan di sektor timur Henes – Dafala – Laktutus yang merupakan lanjutan dari kontrak tahun jamak yang dimulai pada tahun 2021 lalu. Total anggaran yang dikelola Satker PJN wilayah II sebesar Rp. 362.39 Miliar” Jelasnya.
Kemudian untuk Satker PJN wilayah I yang meliputi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Rote Ndao, dan Pulau Semau, ada delapan paket pemeliharaan dan satu paket Penggantian Jembatan di Kabupaten Sabu Raijua, Total Pagu anggaran sebesar Rp. 147,07 Miliar.
“Untuk di Pulau Sumba, tambah Junto, ada pemeliharan ruas jalan Waikelo – Waikabubak, Waikabubak – Batas Kabupaten Sumba Timur, Batas Kabupaten Sumba Timur – Dalam Kota Waingapu, dan Waingapu – Melolo. Sementara di Kota Kupang ada paket pemeliharaan ruas jalan dari Kota Kupang – Bolok – Tenau melalui SKPD terkait dengan total anggran sebesar Rp 5,063 miliar” Terangnya.
Sedangkan untuk Kabupaten Sabu Raijua, tambah Agus, tahun ini juga hanya ada kegiatan pemeliharaan jalan, tidak ada pembangunan baru. Terkecuali pembangunan jembatan Oebaei di Keliha, Kecamatan Sabu Timur. Sementara diKabupaten Rote Ndao juga tidak ada pembangunan jalan maupun jembatan.
Diterangkannya, untuk kondisi jalan nasional dari panjang jalan nasional di NTT sejauh 1.857.911 kilometer, jalan yang dalam kondisi baik di ahun 2021 akhir sepanjang 692,62 Km, jalan kondisi rusak sedang 1061,28 Km, kondisi rusak ringan 90,72 Km, dan jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 9,50 Km.
“Ada juga ruas jalan Nasional Baranusa –Kabir di Alor tahun anggaran ini masih dalam pelaksanaan Kontrak Multiyears (MYC),” terangnya.
Mengenai jembatan – jembatan yang rusak diterpa bencana Siklon Tropis Seroja April 2021 tahun lalu, tmtambah Agus, seluruh jembatan yang rusak telah diperbaiki dan ada yang dibangun kembali.
“Jembatan yang rusak sudah diperbaiki semua. Ada jembatan Benanain di Kabupaten Malaka, jembatan Termanu di Kabupaten Kupang, Jembatan Irawuri dan jembatan Padang Panjang 2 di Kabupaten Alor dibangun baru. Lalu jembatan Beangonong II, jembatan Wolu dan Jembatan Weling II, jembatan Balongada semua sudah selesai dikerjakan,” tutupnya.
