Menurutnya pembangunan Rusun Ponpes Nahdlatul Tholibin ini sesuai dengan permohonan yang diusulkan oleh pihak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kabupaten Poso kepada Pimpinan PBNU pusat yang kemudian didukung oleh Mabes Polri.
Rusun dibangun setinggi dua lantai dengan kapasitas tampung sebanyak 44 santri.
“Kami berharap Rusun ini bisa menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi para santri yang tinggal dan menuntut ilmu disini apalagi dibulan Ramadan ini. Semoga Rusun ini dapat melahirkan para penerus bangsa yang berakhlakul kharimah serta dapat menjadi generasi dengan semangat nasionalisme yang tinggi demi melanjutkan cita-cita para tokoh bangsa terdahulu untuk memajukan bangsa ini,” ujar Bakhtiar.
Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Poso Ustad Sutami M. Idris mengungkapkan, Rusun tersebut akan menjadi salah satu pesantren alternatif yang berada di wilayah Kabupaten Poso karena sebelumnya sudah ada Wahdah Islamiyah, ada Amanatul Ummah, dan ada Walisongo.
“Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian PUPR dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II yang telah mewujudkan impian kami untuk mendirikan Ponpes ini. Semoga pesantren ini dapat menjadi pesantren alternatif moderat yang bisa membangun harmonisasi di tiga aspek yaitu, harmonisasi di internal umat beragama, harmonisasi antar umat beragama dan yang terakhir adalah harmonisasi antar umat beragama dan pemerintah,” kata Ustad Sutami.
Seperti diketahui Pembangunan fisik Rusun Ponpes Nahdlatul Tholibin ini dikerjakan dengan durasi waktu 180 hari kalender, terhitung sejak tanggal kontrak 26 April 2022 lalu dengan kontraktor pelaksana CV Metropolitan Palu dan manajemen konsultan PT Prisma Karya Utama.
Anggaran pembangunan Rusun Ponpes Nahdlatul Tholibin itu bersumber dari APBN sebesar Rp2,8 miliar digunakan untuk membangun 1 tower hunian vertikal dilengkapi fasilitas pendukung seperti kamar mandi, toilet komunal, jaringan air bersih, tempat wudhu, lampu taman serta jaringan listrik yang memadai.
Selanjutnya pada tahun 2023, Kementerian PUPR juga telah memulai pembangunan rusun di berbagai daerah. Tercatat hingga akhir Maret 2023, telah terkontrak pembangunan rusun di 55 lokasi yang tersebar di semua provinsi dengan nilai Rp883,79 miliar.
