Sementara Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, pembangunan kawasan Huntap tahap 2 B lingkup pekerjaannya berupa pembangunan jalan dan drainase lingkungan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Kemudian, Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT), dan infrastuktur persampahan serta Ruang Terbuka Hijau (RTH).
“Infrastruktur permukiman tersebut dibangun dengan berorientasi pada infrastruktur yang berketahanan atau Resilient dalam menghadapi bencana dan universal access dengan mengedepankan aspek lingkungan,” katanya.
Nantinya RTH juga akan berfungsi sebagai mitigasi bencana, tempat interaksi sosial, olahraga, dan wisata bagi masyarakat Kota Palu dengan adanya fasilitas yang didukung dengan pemandangan alam yang indah.
Huntap Tondo 2 nantinya akan menjadi kawasan hijau yang diimplementasikan melalui gerakan penanaman vegetasi peneduh untuk menyerap polusi sehingga dapat meningkatkan kualitas udara di sekitarnya.
“Untuk itu, diharapkan nantinya Pemerintah Daerah dan masyarakat penghuni Huntap Talise dapat berperan aktif dalam mewujudkannya,” katanya.
Diketahui total hunian yang akan dibangun pada pembangunan Huntap tahap 2 B dilaksanakan sebanyak 1.321 unit.
Pembangunan huntap tersebut dilakukan di tiga titik lokasi berbeda, diantaranya wilayah Kota Palu berlokasi di Tondo 2 sebanyak 1,055 unit, kemudian di Kabupaten Sigi berlokasi di Desa Sibalaya Selatan sebanyak 120 unit dan Desa Bangga Dusun II sebanyak 146 unit.
Paket Pekerjaan Pembangunan Huntap Pasca Bencana beserta Prasarana Dasar Kavling Unit Tahap 2B dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk selaku kontaktor pelaksana dengan nilai kontrak sebanyak Rp175.590.285.000.
Penyediaan hunian tetap tahap 2 B ini diketahui bersumber dari pendanaan pinjaman Bank Dunia melalui loan Central Sulawesi Rehabilitation and Recontruction Project atau CSRRP.
Acara groundbreaking Pembangunan Huntap dan infrastruktur permukiman kawasan Tondo II, dihadiri sejumlah pejabat Kementerian PUPR, dan Forkopimda diantaranya, Kasatgas Bencana Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto, Ditjen Perumahan Iwan Suprijanto, Ditjen Cipta Karya Diana Kusumastuti yang diwakili oleh Direktur Pengembangan kawasan permukiman Johanes Wahyu Kusumo, Direktur Rumah khusus Yusniewati, Direktur Rumah Susun Aswin Grandiarto Sukahar, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura, Walikota Palu Hadianto Rasyid dan para Kepala Balai dilingkungan Kementerian PUPR.
