Pemerintah diminta mewaspadai kegagalan penyedia jasa mengeksekusi proyek Penanganan Bencana Prasarana Sekolah Provinsi Sulawesi Tengah II. Delapan bulan pasca berkontrak, kontraktor proyek terkesan gamang seakan tidak mempunyai roadmap terukur untuk mensukseskan program itu.
Proyek penaganan bencana prasarana untuk 10 sekolah dibandrol sebesar Rp25,6 Miliar, yang dibangun tersebar di wilayah Kabupaten Sigi. Proyek ini terancam molor dari tenggat, musababnya dengan sisah waktu 4 bulan berjalan hingga kini progres pembangunya baru menyentuh kisaran dibawah 17 persen.
Proyek penanganan bencana untuk 10 sekolah itu, ditangani oleh Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah, yang digarap oleh kontraktor pelaksana PT Pratama Godean Jaya.
Hasil riset penelusuran Trilogi bersama tim, menunjukan bahwa jejak perusahaan yang berdomisili di Kota Makasar dengan alamat Jalan Karaeng Bonto Tangnga II No 4F itu, tercatat Wanprestasi atau pernah mengalami sanksi Blacklist dengan Nomor SK HK.02.03/1.2/4046/2020.
Jenis pelanggaran itu yakni Pertauran LKPP No 17 Tahun 2018 pasal 3 huruf (d) dengan deskripsi pelanggaran, PT Pratama Godean Jaya mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima pejabat pengadaan, pada 6 Oktober 2020 di Satuan Kerja Kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 Makasar.
Setahun kemudian tepatnya pada tahun 2021, Proyek Pembangunan Puskesmas di Desa Karawai, Kecamatan Aru Tengah yang juga dikerjakan oleh PT Pratama Godean Jaya di tahun anggaran 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp5 miliar, juga tersandung masalah sehingga kasusnya ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Dobo, Kepulauan Aru.
Untuk penanganan proyek Bencana Prasarana Sekolah Provinsi Sulawesi Tengah II yang dikerjakan oleh PT Pratama Godean Jaya dengan Nomor Kontrak HK.02.01/KONT-JK/cb28.4/PPK-PS.1/003/2023, juga dituding berjalan terseok-seok.
Dari 10 unit bangunan sekolah yang rencana dibangun, hingga 8 bulan berjalan, belum satu pun gedung sekolah yang nampak selesai. Proyek dengan durasi waktu pelaksanaan selama 330 hari kalender itu terancam molor akibat bertele-tele, hasil investigasi Trilogi bersama tim menguatkan tudingan itu.
Satu pekan lalu, hasil penelusuran di 6 titik lokasi proyek dari jumlah 10 bangunan sekolah yang dibangun tersebar di Kecamatan Marawola, Kecamatan Dolo, Kecamatan Palolo dan Kecamatan Kulawi, semuanya masih dalam tahap pembangunan struktur bawah berupa pondasi dan tiang beton.
