Bupati Donggala, Kasman Lasa, dituntut lengser dari jabatanya oleh ratusan warga desa Marana, Kecamatan Sindue, Donggala, Sulawesi Tengah. Aksi masa itu juga memicu terjadinya pemblokiran akses jalan nasional trans Sulawesi serta membakar atribut partai.
Aksi demo itu digelar warga, dipicu atas pembayaran gaji dan tunjangan Pemerintah Desa Marana selama 10 bulan belum terbayarkan dan diterbitkanya Surat Keputusan (SK) pemberhentian kepala desa Marana, Lutfin Yohan, oleh Bupati Donggala Kasman Lasa, dengan Nomor: 188.45/0297/DPMD/2021. Dalam SK itu disebutkan, kades Marana diduga telah melanggar pasal 26 san 27 Undang-undang no 6 tahun 2014.
Aksi Demo itu berlangsung di Jalur Trans Sulawesi, desa Marana. Berdasarkan informasi yang diterima Trilogi pada Senin 28 Juni 2021, ratusan massa memblokir jalan dengan cara bakar ban bekas.
Akibatnya, arus trasnportasi darat sempat terganggu. Puluhan kendaraan roda dua dan empat ikut tejebak macet dan tidak bisa melintas.
“Tidak bias lewat kenderaan, jalan di tutup, soalnya ada demo warga di depan,” tulis, Iwan, salah seorang sopir travel kepada Trilogi.
Dalam aksi itu juga dikabarkan puluhan personil Samapta dan Polwan dari jajalan Polres donggala dikerhakan ke lokasi untuk mengamankan aksi demo tersebut.
“Katanya itu demo tuntut bupati turun. Kalau tidak turun tidak mau di buka jalan oleh warga,” kata Mama Rahmat.
Bakar Atribut Partai
Aksi unjukrasa warga yang menuntut lengser bupati Donggala, juga diwarnai dengan pembakaran beberapa atribut salah satu partai, yang digelar pagi itu sekitar pukul 10.00 Wita.
Aksi pembakaran bendera partai tersebut juga mendapat perhatian dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sulawesi Tengah. Pasalnya, bendera yang dibakar itu diduga adalah bendera berlogo partai Nasdem.
Mereka menyayangkan aksi bakar bendera partai Nasdem yang berlangsung saat aksi unjuk rasa masyarakat Desa Marana yang menuntut lengser bupati Donggala itu.
Melansir dari Kabarselebes sekretaris DPW Partai Nasdem Sulteng, Muslimun, meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini. Apa lagi, pemicu aksi unjuk rasa yang berlangsung di Marana sama sekali tidak ada kaitannya dengan partai Nasdem.
“Kami meminta aparat mengusut tuntas karena aksi itu tidak ada hubungan dengan Nasdem. Misalnya, pencopotan kepala Desa Marana, soal belum dibayarkannya gaji aparat desa dan belum cairnya dana ADD dan DD, sama sekali tidak ada kaitannya dengan partai Nasdem. Itu kan urusan pemerintahan,” sesal Muslimun.
Jika ada dugaan hukum atas 3 masalah itu lanjutnya, mestinya diarahkan ke penegak hukum. Bukan bakar bendera partai.
“Partai Nasdem sangat menjujung tinggi hak setiap warga negara berkumpul, berserikat menyampaikan pendapat di muka umum,” tandasnya.
